Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Adi Akbar (Dok : Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Masalah pengelolaan sampah kembali mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adi Akbar, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar yang dinilainya belum optimal dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Dalam pernyataannya, Adi menyoroti lemahnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanganan sampah di sejumlah wilayah Kota Makassar.
“Jika pemerintah berjalan baik, tidak akan seperti ini semrawut pengambilan sampahnya. Di beberapa wilayah, saya lihat sampah sudah 2-3 hari tidak diangkut. Ini jelas mengganggu kenyamanan masyarakat karena baunya sangat menyengat,” ujar Adi, Rabu (07/05).
Ia menyebut, persoalan ini harus segera mendapat perhatian serius. Bagi Adi Akbar, keberadaan sampah yang berserakan bukan hanya mencerminkan lemahnya sistem, tapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga.
Oleh karena itu, ia meminta Pemkot untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret.
Salah satu solusi yang diusulkan Adi Akbar adalah dengan memberdayakan struktur pemerintahan di tingkat bawah seperti RT, RW, hingga lurah.
Bahkan, ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan peserta penerima bantuan iuran BPJS.
“Menurut saya, para penerima bantuan ini bisa diberdayakan di bawah pengawasan RT dan RW. Mereka bisa turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya sebagai bentuk kontribusi sosial. Ini bisa jadi langkah efektif jika dijalankan dengan serius,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelibatan aktif dari lapisan masyarakat terbawah akan menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.
Menurut Adi, jika pendekatan seperti ini dijalankan, maka gaya pemerintahan saat ini akan terlihat berbeda dibandingkan periode sebelumnya.
“Contohnya penerima PKH. Kan bisa diketahui siapa saja mereka, tinggal RT/RW yang awasi. Jangan cuma duduk kumpul di dekat kontainer tiap malam, tapi tidak ada perubahan. Lebih baik diberdayakan, misalnya ditentukan jam tertentu untuk bersih-bersih lingkungan,” katanya.
Adi juga menyinggung rendahnya peran RT/RW dalam merawat lingkungannya. Ia melihat sebagian besar tidak menunjukkan inisiatif dalam menciptakan kawasan yang bersih dan sehat.
Padahal, menurutnya, kepedulian pada lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana namun berkelanjutan.
“Saya lihat tidak tercermin dari bagaimana RT/RW merawat lingkungannya. Lebih banyak nongkrong, tidak berefek nyata. Coba diberdayakan, ditugaskan bersih-bersih jam sekian. Itu jauh lebih bermanfaat dan menciptakan efek sosial,” ucap Adi.
Melalui kritik ini, Adi Akbar berharap Pemerintah Kota Makassar dapat mengevaluasi kinerja OPD terkait kebersihan dan mulai mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas.
Ia yakin, dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, masalah sampah di Kota Makassar dapat diatasi lebih efektif dan berkelanjutan.
“Masalah sampah ini bukan semata soal teknis pengangkutan, tapi soal pola pikir dan kesadaran bersama. Pemerintah harus jadi penggerak utama,” tutupnya.
