Paripurna laporan hasil Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025 (Dok : Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Tiga persoalan krusial terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar saat memuat laporan hasil Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar di Kantor DPRD Makassar, Selasa (06/05).
Ketua DPRD Makassar, Supratman, mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur jalan, krisis jaminan kesehatan, dan banjir tahunan menjadi isu utama yang disuarakan warga dari berbagai daerah pemilihan (dapil) selama masa lalu.
“Setelah musim hujan, banyak jalan utama rusak parah. Ini mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di kawasan pemukiman padat,” ujarnya.
Namun, tidak hanya jalan rusak yang dikeluhkan. Supratman menyoroti semakin banyaknya warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena tidak mampu membayar iuran BPJS.
Situasi ini mendorong munculnya permintaan agar Pemerintah Kota Makassar lebih aktif meninjau ulang daftar penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan memastikan tepat sasaran.
“Banyak masyarakat kita yang dulunya mampu, kini jatuh miskin dan tak sanggup lagi membayar BPJS. Ini harus jadi perhatian serius,” kata Supratman.
Masalah lainnya yang berulang tiap tahun adalah banjir, baik di wilayah tengah kota maupun kawasan pinggiran. Supratman menyebutkan bahwa di beberapa kecamatan seperti Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala, banjir bahkan semakin parah.
“Setiap tahun masyarakat di tiga kecamatan ini dihantui genangan, bahkan hingga merendam rumah dan jalan. Ini tak bisa lagi dianggap normal,” tambahnya.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mengusulkan pembangunan waduk di kawasan Blok 10 atau Katimbang. Waduk ini diyakini bisa menjadi penampung air kiriman dari Kabupaten Gowa yang kerap menjadi biang banjir di Makassar.
“Kalau kita bisa bangun waduk di bawah elevasi 210 meter, air kiriman dari Gowa bisa tertampung tanpa menyebabkan banjir di Manggala, bahkan jika hujan turun selama 100 hari,” jelas Supratman.
Ia mengakui, tantangan teknis seperti elevasi lokasi masih menjadi kendala, namun menurutnya, hal tersebut tak seharusnya menghambat ikhtiar.
Ia pun menegaskan komitmen DPRD untuk mendorong Pemerintah Kota agar segera menyusun proposal resmi dan melakukan konsultasi dengan kementerian terkait guna mendapatkan dukungan anggaran dari pusat.
“Kita tidak bisa terus menunggu datangnya banjir saban tahun. Dibutuhkan rencana besar dan kerja sama lintas sektor untuk membangun sistem pengendalian banjir yang benar-benar efektif,” tegas Supratman.
Dengan mengangkat isu-isu konkret dari hasil reses, DPRD Makassar berharap tidak hanya menyuarakan keluhan warga, tetapi juga menjadi motor penggerak kebijakan solutif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
