Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Zulkarnain, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Belakangan ini kebanyakan publik menganggap bahwa DPRD Makassar seolah kehilangan taji dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kritik tersebut muncul lantaran sejumlah persoalan masyarakat lebih sering disuarakan melalui media sosial atau kanal informasi publik ketimbang langsung melalui lembaga legislatif.
Hal tersebut disampaikan Rijal Djamal, menyampaikan keluhan warga melalui akun sosmednya dalam Podcast bersama Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Zulkarnain, Rabu (20/08).
Merespon hal itu, Tri Zulkarnain menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, DPRD tetap menjalankan fungsi kontrol, meski gaya pendekatannya kini lebih mengedepankan sinergi ketimbang konfrontasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot).
“Ini bukan soal kehilangan taring atau tidak. Bukan soal harus tampil garang di DPR. Tapi bagaimana kita berpikir bijak, bekerja sama dengan pemerintah kota, sehingga keluhan masyarakat bisa lebih cepat terakomodir,” kata Tri.
Ia menekankan, jika hubungan legislatif dan eksekutif hanya diwarnai benturan, maka masyarakat yang justru menjadi korban.
“Kalau kapal kita baku tabrak terus, yang kena masyarakat. Jadi fungsi kontrol tetap jalan, tapi dengan pola komunikasi yang lebih sehat,” tambahnya.
Fenomena lain yang ikut mengemuka adalah kebiasaan warga melaporkan persoalan lewat media sosial ketimbang datang langsung ke DPRD. Banyak peristiwa viral yang lebih dulu ramai di platform digital, baru kemudian menjadi perhatian wakil rakyat.
Tri tidak menampik hal ini. Menurutnya, zaman sudah berubah. “Sekarang kan eranya sosmed. Orang lebih gampang mengeluh lewat HP, bisa langsung viral. Kadang justru lebih cepat kita tahu persoalan di lapangan lewat akun media sosial,” jelasnya.
Namun demikian, ia tetap mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi langsung ke DPRD. “Kantor kami terbuka setiap hari. Hampir tidak pernah pintu komisi tertutup. Kalau ada keluhan, silakan datang. Tapi kalau pun lewat sosmed, kami juga respons,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar paradigma masyarakat terhadap anggota DPRD ikut berubah. “Banyak yang masih beranggapan DPRD itu pejabat yang susah ditemui. Padahal di kantor, hampir tiap hari ada anggota yang standby. Bahkan Jumat, Sabtu, Minggu pun sering masih ada teman-teman di komisi,” jelas Tri.
Isu lain yang kerap muncul adalah kekhawatiran bahwa DPRD hanya menjadi ‘stempel’ bagi kebijakan eksekutif. Menanggapi hal itu, Tri menegaskan DPRD tetap kritis pada program yang tidak berpihak pada rakyat.
“Tidak semua program Pemkot langsung kita setujui. Ada yang kita minta tunda, ada juga yang kita tolak jika dianggap tidak prioritas. Jadi jangan khawatir, fungsi kontrol itu tetap jalan,” tegasnya.
Tri menyebut, mengedepankan sinergi dengan Pemkot bukan berarti DPRD kehilangan daya kritis. Justru menurutnya, cara ini lebih efektif dalam memastikan kepentingan rakyat tersampaikan tanpa harus mengorbankan stabilitas pemerintahan.
“Kalau kita frontal terus, tidak ada solusi. Tapi kalau kita bisa duduk bersama, pemerintah tetap berjalan, masyarakat pun mendapat kepastian. Di situ DPRD hadir, bukan sekadar untuk berseberangan,” pungkasnya.
