Juru Bicara Dapil I Makassar, Fahrizal Arrahman Husain saat Rapat Paripurna DPRD Makassar (Dok : Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Pemerataan pembangunan dan layanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Makassar, khususnya di wilayah-wilayah padat penduduk di Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar 1.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Dapil Makassar 1 DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2024/2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Selasa (06/05).
Reses tersebut dilaksanakan secara individu oleh para anggota dewan dari Dapil Makassar 1 pada 10 hingga 15 Maret 2025. Wilayah ini meliputi tiga kecamatan strategis, yakni Makassar, Rappocini, dan Ujung Pandang.
Fahrizal, yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memaparkan bahwa sejumlah persoalan klasik masih mendominasi aspirasi warga, mulai dari persoalan infrastruktur jalan, drainase, air bersih, hingga fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan.
“Persoalan infrastruktur, layanan kesehatan dasar, pendidikan, hingga akses terhadap bantuan sosial adalah keluhan utama warga. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapisan bawah,” ujar Fahrizal.
Salah satu isu dominan yang disoroti adalah kerusakan infrastruktur jalan dan minimnya lampu penerangan jalan.
Warga mengeluhkan banyak titik jalan berlubang dan genangan air akibat saluran drainase yang tak berfungsi. Hal ini bukan hanya memperburuk mobilitas, tapi juga berkontribusi pada peningkatan potensi kecelakaan dan kriminalitas.
“Bayangkan, ini kota besar tapi masih ada RT yang tak punya lampu jalan. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga soal rasa aman dan nyaman warga,” kata Fahrizal.
Bidang kesehatan pun tak luput dari sorotan. Minimnya fasilitas posyandu, kurangnya tenaga medis, hingga sulitnya akses layanan BPJS masih dirasakan warga, terutama di kawasan padat penduduk dan perbatasan kelurahan.
Sementara di bidang pendidikan, persoalan zonasi sekolah, beasiswa yang tidak merata, serta rendahnya insentif bagi guru honorer menjadi sorotan utama.
“Banyak warga mengaku frustrasi karena anak mereka tidak bisa masuk sekolah negeri hanya karena lokasi rumah tidak masuk zonasi. Ini masalah keadilan sosial yang perlu dikaji ulang oleh pemerintah kota,” tegasnya.
Warga juga menyuarakan kegelisahan mereka soal kurangnya akses terhadap bantuan sosial seperti PKH dan bantuan untuk pelaku UMKM. Fahrizal menyebutkan bahwa masih banyak warga yang tergolong miskin belum terdata secara resmi, sehingga mereka kerap terlewat dalam distribusi bantuan.
“Aspirasi warga mencerminkan ada yang salah dalam sistem pendataan dan distribusi program bantuan. Pemerintah kota perlu melakukan verifikasi ulang berbasis RT/RW untuk menghindari ketimpangan yang makin melebar,” ungkapnya.
Dalam penutup laporannya, Fahrizal mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk tidak sekadar menerima laporan reses sebagai formalitas, tapi menjadikannya sebagai dokumen kerja strategis.
Ia mengingatkan bahwa aspirasi warga harus ditindaklanjuti melalui analisa kebijakan, evaluasi menyeluruh, dan pengalokasian anggaran yang berpihak pada kebutuhan mendesak.
“Ini bukan soal siapa menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Warga butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji. Kami mendesak pemerintah untuk menjadikan usulan dari Dapil Makassar 1 sebagai prioritas dalam RPJMD dan APBD berikutnya,” tegasnya.
Dengan laporan ini, Fraksi PKB berharap bisa menjadi penggerak kesadaran eksekutif agar lebih peka terhadap ketimpangan layanan publik yang masih mengakar kuat di jantung Kota Makassar.
