Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem, Mahmud, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pergantian pimpinan di tubuh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menuai perhatian serius DPRD Sulsel.
Peristiwa ini terjadi di tengah kisruh pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang belakangan tersandung persoalan krusial, tidak tercantumnya anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp500 miliar.
Setiawan Aswad, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappelitbangda Sulsel, resmi mundur dari jabatannya sejak 22 Juli 2025. Posisinya kini dijabat sementara oleh Drs. H. Muh. Saleh, M.Si, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Kemunduran ini terjadi setelah DPRD Sulsel menghentikan pembahasan RPJMD dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) pada Jumat malam, 18 Juli 2025. Alasannya, tidak ditemukannya alokasi anggaran untuk gaji PPPK tahun 2026 yang disebut-sebut mencapai Rp500 miliar.
Ketua Pansus RPJMD DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir, secara tegas menyatakan bahwa pembahasan tidak akan dilanjutkan sebelum pemerintah provinsi menghadirkan komponen anggaran tersebut secara resmi dalam dokumen perencanaan.
“Kalau tidak dimunculkan, saya tidak akan bahas. Lebih baik saya berdebat di rapat daripada bermasalah dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulsel telah mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) earmarking senilai Rp288 miliar untuk pembayaran gaji 8.000 PPPK yang direncanakan aktif mulai Juli 2025. Namun hingga saat ini, Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK belum diterbitkan, memunculkan kekhawatiran di kalangan DPRD akan keterlambatan realisasi hak tenaga kerja non-ASN tersebut.
DPRD mendesak agar SK pengangkatan diterbitkan paling lambat Agustus 2025, agar pembayaran gaji bisa dilakukan sesuai jadwal. Ketidakpastian ini dinilai dapat mencederai kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menyelesaikan urusan kesejahteraan tenaga kerja sektor publik.
Menanggapi dinamika tersebut, anggota DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem, Mahmud, menyatakan bahwa pergantian pimpinan OPD adalah bagian dari dinamika pemerintahan. Namun ia menekankan pentingnya akurasi data dan kapabilitas pejabat pengganti dalam mendukung kerja-kerja DPRD.
“Bagi kami itu tidak masalah, pergantian itu hal biasa. Seperti main bola, mungkin sudah capek, jadi diganti. Yang penting, siapa pun yang menjabat bisa menyakinkan kami di DPRD dengan data otentik,” kata Mahmud, Rabu (23/07).
Ia juga mengingatkan bahwa semua proyeksi dalam RPJMD harus dilandasi data pendukung yang jelas dan konsisten.
“Meski disebut dalam rencana strategis, harus tetap ditampilkan datanya. Kalau tidak bisa menjelaskan dengan data, ya sama saja,” tambahnya.
Plt Kepala Bappelitbangda yang baru, Muh. Saleh, menyatakan siap bekerja cepat dan memastikan dinamika ini tidak akan mengganggu proses perencanaan. Ia mengandalkan sistem digital pemerintahan yang dinilainya telah mempercepat dan mempermudah koordinasi lintas sektor.
“Saya saja satu tahun lebih jadi penjabat bupati di tempat jauh. Apalagi sekarang semua serba digital. Tidak ada lagi tanda tangan manual, semua via aplikasi,” ucap Saleh.
Terkait ketidakhadiran anggaran gaji PPPK dalam draf RPJMD, Saleh enggan berkomentar lebih jauh. Ia menyebut hal itu berada dalam kewenangan pimpinan. Namun, dengan latar belakangnya sebagai mantan Kepala Bappeda di daerah dan pengalaman birokrasi yang panjang, ia mengaku siap mengemban tugas secara maksimal.
“Insyaallah tidak menghambat. Dengan niat ikhlas, semua amanah bisa kita kerjakan,” pungkasnya.
Kini, beban penyesuaian kembali dokumen RPJMD berada di tangan tim teknis Pemprov Sulsel. DPRD berharap ke depan seluruh rencana program, utamanya yang menyangkut hajat hidup ribuan ASN non-PNS, harus lebih cermat disusun.
