Rapat Panitia Kerja Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD Sulsel (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Desakan keras datang dari DPRD Sulawesi Selatan, terhadap Gubernur Andi Sudirman Sulaiman agar segera mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat yang tidak berhasil mencapai target pendapatan sepanjang 2024.
Hal itu mencuat dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (07/05).
Sorotan tajam disampaikan anggota Panja dari Fraksi NasDem, Mizar Roem, yang meminta data lengkap kinerja seluruh UPT Samsat kepada Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Reza Faisal Saleh.
Mizar menekankan bahwa performa UPT menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian LKPJ Gubernur.
“Boleh gak kami dibukakan data, mana UPT kinerjanya paling bagus, mana yang paling rendah? Karena ini jadi dasar rekomendasi,” ujar Mizar di tengah rapat.
Ia juga tidak segan mengkritik jika jabatan kepala UPT hanya dijadikan ajang titip-menitip oleh oknum tertentu. Menurutnya, posisi strategis tersebut harus diisi oleh sosok yang mampu bekerja dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
“UPTD ini ujung tombaknya Bapenda. Kalau UPTD-nya tumpul, yakinlah pendapatan akan rendah,” tegasnya.
Merespons permintaan tersebut, Reza Faisal Saleh pun membeberkan kinerja UPT Samsat sepanjang 2024. Ia mengungkapkan bahwa UPT Samsat Selayar berhasil mencatatkan pencapaian tertinggi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yakni sebesar 104,27 persen dari target.
“Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pencapaian tertinggi dicatatkan oleh UPT Samsat Sinjai, sementara untuk pajak air permukaan, UPT Makassar II mencatat kinerja tertinggi,” terang Reza.
Namun, tak semua UPT menunjukkan performa gemilang. UPT Samsat Bulukumba tercatat sebagai yang terendah dalam realisasi PKB, hanya mencapai 95,2 persen.
Reza menjelaskan bahwa capaian target memang bervariasi di tiap daerah, tergantung pada jumlah objek pajak yang tersedia. UPT Selayar dan Soppeng, misalnya, memiliki objek BBNKB yang relatif kecil.
Mendengar pemaparan tersebut, Mizar Roem kembali menegaskan bahwa seluruh temuan dalam rapat ini harus tertuang dalam rekomendasi resmi Panja.
Ia meminta agar data kinerja dijadikan alat evaluasi gubernur dalam menentukan kelanjutan jabatan kepala UPT yang tidak perform.
“LKPJ ini harus jadi dasar penilaian. Kalau tidak tercapai target, sebaiknya diganti. Jangan dipertahankan hanya karena kedekatan,” ucapnya.
Pernyataan serupa juga datang dari anggota Fraksi Golkar, Lukman B. Kady. Ia mendesak agar nama-nama kepala UPT berkinerja buruk dimasukkan secara eksplisit dalam laporan Panja.
“Izin pimpinan, kepala UPT yang tidak capai target wajib direkomendasikan untuk diganti. Itu intinya,” tegas Lukman.
Kini bola ada di tangan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. DPRD Sulsel telah memberi sinyal kuat reformasi struktural di tubuh Bapenda, khususnya UPT Samsat, adalah keharusan demi optimalisasi pendapatan daerah.
