Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Rendahnya tingkat kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digelar Jumat (02/05) kemarin, memicu kekecewaan dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Ia menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi anggaran dan penyelarasan program kerja pemerintah kota.
Appi, sapaannya, menyampaikan bahwa keterlibatan langsung para pimpinan OPD sangat dibutuhkan untuk menyampaikan laporan progres kerja secara rinci.
Ia menyesalkan sikap beberapa kepala OPD yang tidak hadir dalam pertemuan yang dipimpin oleh Pj Sekda Makassar, Nielma Palamba.
“Sebenarnya tadi ini saya agak kecewa karena dalam proses Monev, kepala SKPD harus hadir langsung. Mereka harus datang dan memberikan paparan mengenai apa yang telah mereka lakukan. Ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memperbaiki apa yang masih kurang baik,” ujar Appi.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa anggaran dan program kerja dapat berjalan optimal, bukan sekadar melihat laporan administratif.
Saat ini, kata Appi, tingkat realisasi anggaran masih terbilang rendah, berkisar di angka 10–11 persen.
“Realisasi masih belum maksimal, rata-rata di angka 10–11 persen. Tapi setelah semua proses yang sudah kita selesaikan berjalan, kita akan genjot sampai akhir tahun,” jelasnya.
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran, Pemerintah Kota Makassar juga menahan pelaksanaan sejumlah program non-mandatori dan melakukan peninjauan ulang terhadap program strategis. Tujuannya adalah memastikan hanya kegiatan prioritas yang dijalankan.
“Kami mau melihat apakah suatu program dianggap strategis atau tidak, inilah yang kami coba prioritaskan. Tapi kegiatan harian yang sifatnya mandatori pasti tetap berjalan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa (Barjas) sementara ditahan, serta ada kemungkinan penggabungan program yang serupa di berbagai dinas demi efisiensi anggaran.
“Kalau ada program di Dinas A dan Dinas B yang tujuannya sama, lebih baik disatukan supaya ada penghematan anggaran, daripada dibuat terpisah tetapi memiliki bentuk dan tujuan yang sama,” tambah Appi.
Untuk memastikan tindak lanjut dari evaluasi ini, Appi berjanji akan memimpin langsung proses monitoring berikutnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD agar capaian pembangunan kota lebih terarah.
“InsyaAllah monitoring kedua saya akan pimpin langsung. Kita ingin berjalan bersama, menyatukan semua data agar anggaran dan kegiatan benar-benar sesuai dengan targetnya,” ucapnya.
Dengan langkah evaluatif ini, Pemkot Makassar menargetkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Appi pun berharap seluruh SKPD dapat meningkatkan koordinasi dan pelaporan agar pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran ke depan.
