Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Sejumlah fraksi di DPRD Kota Makassar menyambut baik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029 yang diajukan Wali Kota.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi, di gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (12/06) mayoritas anggota dewan menyatakan dukungan terhadap visi ‘Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan’ serta ketujuh misi strategis yang dikandung dalam RPJMD tersebut. Namun, apresiasi tersebut datang dengan sejumlah catatan tajam dan masukan substantif.
Juru bicara Fraksi Partai NasDem, Ari Ashari Ilham, menegaskan pentingnya visi dan misi RPJMD diterjemahkan dalam bukti nyata di lapangan.
“Kami ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas harga di pasar, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata, serta infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah kota,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa misi tentang inovasi dan pariwisata harus terwujud melalui peningkatan jumlah startup dan kunjungan wisatawan yang berdampak pada ekonomi lokal.
“Tata kelola pemerintahan yang bersih harus terlihat dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Perlindungan kelompok rentan mesti dibuktikan dengan turunnya angka kekerasan dan kemiskinan. Sementara kualitas lingkungan dan mitigasi bencana harus tampak dari efektivitas pengelolaan sampah dan kesiapan menghadapi banjir,” tegas Ari.
NasDem menggarisbawahi bahwa seluruh misi ini mesti dibarengi dengan data baseline yang jelas, target yang terukur, serta sistem evaluasi yang transparan. Beberapa rekomendasi strategis mereka antara lain pemerataan pendidikan, penataan perizinan periklanan, pembangunan fasilitas olahraga untuk kawula muda, revitalisasi Anjungan Pantai Losari, dan pengembangan sektor pariwisata berbasis MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).
“Makassar seharusnya bukan hanya kota transit. Dengan strategi yang tepat, kita bisa menjadi tujuan utama wisata Indonesia Timur,” tambahnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PKB, Imam Musakkar, menyatakan bahwa secara umum pihaknya mendukung RPJMD tersebut karena sejalan dengan nilai-nilai perjuangan partai, khususnya yang berkaitan dengan keadilan sosial dan inklusi.
“Kami setuju dengan semangat yang terkandung dalam RPJMD ini. Namun sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat, kami harus memberikan sejumlah catatan kritis,” katanya.
Fraksi PKB menyoroti pentingnya penguatan daya saing ekonomi yang tidak hanya mengandalkan investasi besar, tetapi juga memberdayakan sektor informal seperti UMKM, pesantren ekonomi, petani urban, dan komunitas lokal.
“Keunggulan daerah tidak akan tercapai tanpa keadilan ekonomi,” kata Imam.
Mereka juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung kelompok rentan, serta pelibatan komunitas dalam evaluasi program agar kebijakan tidak menjadi simbolik semata. Pendidikan berbasis karakter dan akhlak turut menjadi sorotan.
“Kita perlu membangun manusia yang tidak hanya cerdas, tapi juga berintegritas,” imbuhnya.
Dalam pandangan PKB, program strategis MULIA yang terdiri dari 50 item unggulan perlu dijelaskan secara lebih rinci, terutama dari sisi pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan. Mereka juga meminta agar ada dukungan lebih kuat terhadap lembaga-lembaga keagamaan sebagai pilar pendidikan moral dan kesejahteraan spiritual warga Makassar.
PKB juga mengusulkan pembentukan forum evaluasi terbuka tahunan yang melibatkan DPRD, LSM, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Evaluasi tidak boleh sekadar laporan administratif. Harus partisipatif dan jujur,” kata Imam.
