(Foto : IST)
KabarMakassar.com — Gagasan pembentukan Asosiasi Anggota Parlemen Indonesia Mantan Aktivis Pramuka mencuat dalam pertemuan antara Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), dengan tokoh internasional kepramukaan, Dr. Zuhair Hussein Ghanim.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan.
Dr. Zuhair Hussein Ghanim yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pramuka Muslim se-Dunia dan Interreligious Youth Solidarity, menyampaikan usulannya dengan penuh keyakinan.
Ia menilai Indonesia sangat layak membentuk asosiasi semacam itu, melihat dari dominasi dan dedikasi Indonesia dalam dunia kepramukaan global.
“Saat ini, dari sekitar 38 juta anggota Pramuka di seluruh dunia, sebanyak 58,9 persennya berasal dari Indonesia. Ini angka yang luar biasa dan menjadi bukti bahwa Pramuka Indonesia adalah kekuatan terbesar dalam gerakan Pramuka dunia,” ujar Dr. Zuhair, Minggu (11/05).
Tak hanya aktif secara jumlah, Indonesia juga tercatat sebagai negara paling disiplin dalam membayar iuran anggota ke organisasi Pramuka global. Fakta ini, menurut Dr. Zuhair, menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi bangsa Indonesia dalam membina karakter dan kepemimpinan generasi muda.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa 30 persen pemimpin dunia berasal dari latar belakang Pramuka. Bahkan, beberapa negara telah memiliki asosiasi parlemen yang terdiri dari mantan aktivis Pramuka. Oleh karena itu, ia menilai wajar jika parlemen Indonesia juga membentuk asosiasi serupa sebagai bentuk partisipasi dalam jejaring internasional.
Ajakan tersebut disambut antusias oleh Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, yang sejak kecil telah menekuni dunia kepramukaan.
Ia memulai dari tingkat sekolah dasar, lalu melanjutkan saat menempuh pendidikan di Pondok Modern Gontor, bahkan hingga masa kuliah di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi.
“Saya bahkan tergabung dalam tim inti Pramuka kampus atau Jawwaalah dan mengikuti berbagai kegiatan perkemahan di berbagai wilayah Saudi. Jadi nilai-nilai Pramuka telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya,” kenang HNW.
Dengan pengalaman panjang tersebut, Hidayat menilai bahwa Pramuka bukan sekadar aktivitas ekstrakurikuler, melainkan sarana pembinaan karakter, kepemimpinan, dan jejaring kolaborasi lintas bangsa.
Ia yakin asosiasi yang diusulkan ini dapat memberi kontribusi signifikan dalam penguatan diplomasi parlemen dan memperluas cakrawala kerja sama internasional berbasis kepramukaan.
“Pembentukan asosiasi ini dapat menjadi jembatan untuk menyegarkan kembali peran diplomasi parlemen, khususnya dalam mengusung nilai-nilai kolaborasi, toleransi, dan kepemimpinan yang digembleng melalui Pramuka,” tegas HNW.
Ia pun berkomitmen akan segera menghubungi pihak-pihak terkait di lingkungan DPR dan MPR guna membahas lebih lanjut realisasi dari ide ini. Menurutnya, Indonesia perlu segera menyusul langkah negara-negara lain yang telah memiliki asosiasi parlemen mantan Pramuka.
“Kalau di dunia internasional saja sudah ada, maka kita yang memiliki basis keanggotaan Pramuka terbesar seharusnya tidak tertinggal. Justru kita bisa menjadi pionir dalam membangun sinergi antara parlemen dan gerakan kepanduan di kawasan Asia Tenggara,” imbuhnya.
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan persaudaraan internasional yang selama ini ditanamkan melalui kegiatan Pramuka.
Jika berhasil direalisasikan, Asosiasi Anggota Parlemen Indonesia Mantan Aktivis Pramuka akan menjadi wadah strategis bagi para legislator yang memiliki akar kuat dalam dunia kepanduan, untuk saling mendukung dalam kerja parlemen dan mempererat hubungan dengan komunitas global berbasis nilai Pramuka.
