Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Idrus Salim Aljufri, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Idrus Salim Aljufri, meminta pemerintah bersiap menghadapi potensi gejolak ekonomi nasional akibat meningkatnya tensi geopolitik global, khususnya konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan kekuatan besar dunia.
Habib Idrus menilai bahwa konflik antara Iran dan Israel yang semakin memanas dan melibatkan Amerika Serikat bisa berdampak sistemik terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
“Kita melihat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Ini bukan hanya isu regional, tetapi berpotensi memicu gelombang ketidakpastian ekonomi global,” ujar Habib Idrus.
Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai bagian dari sistem ekonomi internasional tidak akan bisa terlepas dari dampak konflik tersebut, terutama melalui jalur perdagangan global, harga komoditas, dan pergerakan nilai tukar.
“Indonesia, sebagai bagian dari perekonomian global, tidak bisa lepas dari dampaknya,” ujarnya.
Habib Idrus menjelaskan, dampak langsung yang paling mungkin dirasakan Indonesia adalah lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga energi ini dinilainya sangat rawan memicu tekanan inflasi di dalam negeri, sekaligus memperberat beban fiskal pemerintah dalam bentuk subsidi energi.
“Jika harga minyak melonjak, maka beban subsidi akan meningkat signifikan dan berdampak langsung pada struktur APBN. Ini bisa mengganggu ruang fiskal kita,” ucapnya.
Lebih jauh, ia juga mengingatkan bahwa gangguan terhadap rantai pasok global bisa menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan aktivitas perdagangan dan investasi, baik dari sisi ekspor maupun impor. Ia menilai kondisi ini membutuhkan langkah antisipatif, bukan hanya respons reaktif.
“Pemerintah harus segera menyiapkan skenario krisis yang komprehensif. Ini bukan hanya tentang respons reaktif, tetapi juga langkah-langkah preventif untuk meminimalisir dampak negatif,” tegasnya.
Menurut Habib Idrus, kesiapsiagaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk koordinasi lintas sektor, terutama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia mendorong agar semua pihak duduk bersama untuk menyiapkan strategi mitigasi ekonomi secara menyeluruh.
“Stabilitas ekonomi kita sangat ditentukan oleh kesiapan menghadapi tekanan global. Maka koordinasi antarinstansi menjadi sangat penting agar tidak ada kebijakan yang tumpang tindih,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah langkah yang bisa segera dilakukan pemerintah, seperti memperkuat cadangan devisa agar nilai tukar rupiah tetap stabil di tengah gejolak pasar uang global. Ia juga menyoroti pentingnya mendorong produksi domestik di sektor energi dan pangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
“Kita perlu mempercepat diversifikasi sumber energi dan pangan. Ketergantungan pada impor bisa sangat berisiko dalam situasi seperti ini,” jelasnya.
Selain itu, Habib Idrus juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan untuk menghindari potensi instabilitas sistemik. Ia menyarankan agar pengawasan sektor keuangan diperkuat untuk mencegah krisis yang bersumber dari guncangan eksternal.
“Kita tidak boleh lengah terhadap stabilitas sistem keuangan. Jangan sampai krisis global menjalar ke sektor domestik karena lemahnya pengawasan,” imbuhnya.
Habib Idrus turut menekankan pentingnya instrumen fiskal yang fleksibel dan tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa daya beli masyarakat harus tetap dilindungi, terutama kelompok rentan yang paling terdampak oleh kenaikan harga dan tekanan ekonomi.
“Kita harus memastikan bahwa insentif fiskal betul-betul menjangkau masyarakat bawah dan sektor usaha yang paling terdampak,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mendorong diplomasi ekonomi yang aktif agar Indonesia tetap mampu menjaga hubungan dagang, membuka pasar baru, dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global.
“Dalam situasi seperti ini, diplomasi ekonomi sangat penting. Kita harus membuka akses baru dan menjaga hubungan yang ada agar tetap kompetitif,” katanya.
Menutup pernyataannya, Habib Idrus menyampaikan harapannya agar ketegangan geopolitik dapat segera mereda. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah harus bersikap bijak dan penuh kewaspadaan.
“Kita berharap konflik geopolitik dapat segera mereda. Namun, sebagai negara yang prudent, kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan,” ujarnya.
“Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah agar memastikan ekonomi nasional tetap resilien di tengah tantangan global,” tutup Habib Idrus.
