Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yeni Rahman, Dok Sinta KabarMakassar.
KabarMakassar.com — Sistem penerimaan siswa baru (SPMB) kembali masih menjadi pembahasan menarik di Sulawesi Selatan.
Belum lama ini, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, mengusulkan opsi homeschooling sebagai solusi bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri maupun swasta.
Iqbal mengklaim, kapasitas SMA/SMK sederajat di Kota Makassar hanya mampu menampung 23 ribu siswa, sementara tahun lalu tercatat ada 24 ribu pendaftar. Dengan begitu, dipastikan akan ada siswa yang tak kebagian kursi, dan menurutnya, homeschooling yang digagas lewat aplikasi sekolah virtual bisa menjadi solusi.
“Gubernur Sulsel menyiapkan homeschooling. Kita kembangkan smart school yang ada, karena di situ nanti ada aplikasi untuk homeschooling, semacam sekolah digital,” jelas Iqbal setelah melakukan rapat Kerja bersama Komisi E DPRD Sulsel, Selasa (6/7)
Tak hanya untuk siswa kelebihan kuota, Iqbal menambahkan bahwa sekolah virtual ini juga akan berguna untuk kondisi darurat seperti bencana alam.
“Di dalam aplikasi itu akan tersedia database sekolah, materi, dan ruang kelas digital,” tuturnya.
Namun, ide ini justru menuai kritik keras dari legislatif, khususnya Komisi E DPRD Sulsel.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yeni Rahman, mempertanyakan kesiapan ekosistem pendidikan di Sulsel dalam menerapkan sistem homeschooling. Menurutnya, konsep ini sering disalahpahami publik dan tidak cukup hanya dengan belajar dari rumah.
“Kalau bicara homeschooling, bukan berarti anak hanya duduk di rumah. Ada sistem, waktu belajar yang disiplin, dan orang tua pun harus memahami kurikulum. Itu tidak gampang,” tegas Yeni, saat dihubungi KabarMakassar, Rabu (7/5).
Ia menilai, karakter masyarakat Sulsel saat ini belum mendukung implementasi sistem tersebut.
“Jangan karena kelebihan siswa kita buru-buru dorong homeschooling. Ini bisa jadi bumerang jika tidak disiapkan dengan matang,” tambahnya.
Yeni juga menyoroti ketidakadilan dalam distribusi siswa antara sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, sekolah swasta yang kekurangan murid seharusnya diberdayakan, bukan diabaikan. Ia menekankan pentingnya subsidi dari pemerintah untuk siswa di sekolah swasta.
“Selama ini orang tua berebut sekolah negeri karena gratis. Tapi kalau swasta juga diberi subsidi, seharusnya bisa jadi solusi. Kenapa tidak anak-anak ini dialihkan ke sekolah swasta saja? Pemerintah tinggal bantu lewat pembiayaan,” paparnya.
Lebih lanjut, Yeni mengkritik kecenderungan pemerintah yang seolah-olah membiarkan sekolah swasta berjalan sendiri, padahal mereka juga berperan menyediakan daya tampung siswa.
“Guru-guru di sekolah swasta perlu pelatihan dan perhatian. Sekolah swasta bukan pesaing, tapi mitra penyelamat sistem pendidikan kita,” tegasnya.
Saat sistem pendidikan formal terbatas dan solusi daring belum siap, DPRD meminta pemerintah lebih bijak dalam menyusun kebijakan. Solusi instan seperti homeschooling digital perlu kajian mendalam, bukan hanya respons terhadap lonjakan siswa tahunan.
Isu ini mencerminkan tantangan nyata pendidikan Sulsel keterbatasan daya tampung, ketimpangan fasilitas, dan kurangnya perhatian terhadap sektor swasta semuanya mengarah pada kebutuhan pembenahan yang lebih serius dan terstruktur.
