Gedung DPRD Kota Makassar (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, menegaskan bahwa kemerdekaan harus tercermin dalam kualitas hidup warga yang semakin baik.
“Kita mau melihat bahwa di hari kemerdekaan ini ada hal yang lebih khusus di Kota Makassar, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pastinya kita mau Makassar lebih baik dari hari ini,” kata Supratman, Minggu (17/08).
Menurutnya, perjalanan pemerintahan saat ini masih berada di tahap awal. Dengan masa kerja baru sekitar 100 hari, sejumlah program yang telah diprogramkan belum berjalan maksimal. Namun, ia menekankan bahwa sejumlah agenda strategis telah diselaraskan untuk ke depan.
“Ini baru 100 hari kerja, artinya secara total program yang diprogramkan belum maksimal. Kita lihat ke depan, ada program seragam gratis, stadion, dan berbagai prioritas lainnya yang sudah disiapkan. Kita harap realisasinya bisa semakin dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPD II Golkar Makassar, mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar hadiah, melainkan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.
“Delapan puluh tahun merdeka, delapan puluh tahun bersama kemerdekaan bukan hanya hadiah, tapi tanggung jawab kita semua. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Itu mengingatkan kita bahwa hanya dengan kebersamaan, kedaulatan, dan kesejahteraan bisa tercapai,” tegas Ismail.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, langkah kecil yang dilakukan dari rumah maupun lingkungan sekitar akan memberi dampak besar bagi kemajuan bangsa.
“Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah saat kita bergerak bersama membangun masa depan,” tambahnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menyerukan perlunya langkah konkret memperkuat sektor pendidikan, baik di tingkat nasional maupun di Kota Makassar.
Ia menegaskan, kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika seluruh anak Indonesia memiliki akses pendidikan yang setara.
“Kalau melihat urgensinya, yang pertama pastinya saya berharap pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Semua anak harus punya kepastian untuk menempuh wajib belajar sembilan tahun,” ujarnya, Kamis (14/08).
Fahrizal menilai, kebijakan wajib belajar saja belum cukup. Pemerintah juga perlu memastikan pendidikan gratis dapat terealisasi sepenuhnya di seluruh Indonesia, termasuk di Makassar, agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala biaya.
“Harapan saya, pendidikan gratis bisa benar-benar terwujud, supaya dunia pendidikan ini bisa memberikan kontribusi yang berarti untuk Indonesia Emas 2045,” tegas Politisi PKB itu.
Ia menambahkan, di Makassar sendiri tantangan pemerataan pendidikan masih terlihat di beberapa wilayah pinggiran dan kepulauan. Dukungan infrastruktur sekolah, ketersediaan guru, dan pemerataan fasilitas belajar dinilai perlu dipercepat agar kualitas pendidikan kota ini sejalan dengan daerah maju lainnya.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju,” pungkas Anggota Komisi D itu.
