
KabarMakassar.com — PT Kalista Biru Nusantara mengajukan tawaran lengkap elektrifikasi transportasi publik kepada Pemerintah Kota Makassar, dengan skema tanpa beban investasi awal dan fasilitas menyeluruh dari perencanaan hingga pengelolaan operasional.
Dalam audiensi bersama Wali Kota Munafri Arifuddin dan jajaran OPD strategis, Rabu (23/07), perwakilan Kalista menegaskan bahwa pendekatan mereka bukan sekadar menjual kendaraan listrik, melainkan membangun ekosistem yang matang dan berkelanjutan.
Perwakilan Kalista, Yoga, menjelaskan bahwa pihaknya menawarkan pendampingan penuh sejak tahap perencanaan. Kalista telah berpengalaman di tujuh kota, termasuk Jakarta dan Medan, dalam menyediakan layanan elektrifikasi transportasi berbasis kebutuhan lokal.
“Kami tidak datang menjual unit kendaraan. Kami hadir sebagai mitra perencanaan, menawarkan solusi terintegrasi dari awal: studi teknis, pemetaan kebutuhan, simulasi operasional, hingga pembangunan sistem transportasi listrik berbasis kota,” ujar Yoga.
Dalam skema yang ditawarkan, Kalista menanggung seluruh pembiayaan awal, termasuk pengadaan armada, pembangunan stasiun pengisian daya (charging station), dan infrastruktur pendukung lainnya. Pemerintah kota hanya membayar biaya pemakaian secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, misalnya 8 hingga 10 tahun, melalui model leasing-as-a-service.
“Operator atau pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana besar di awal. Semua investasi kami tanggung. Pemerintah cukup fokus pada perencanaan, pengawasan, dan kebijakan,” jelas Yoga.
Kalista juga mengambil alih tanggung jawab operasional, seperti perawatan kendaraan, asuransi, hingga penanganan risiko teknis. Ini menciptakan skema yang aman secara fiskal bagi pemerintah daerah, dan memberikan jaminan kelancaran layanan kepada masyarakat.
Untuk mendukung kebutuhan transportasi publik, Kalista menyiapkan berbagai jenis kendaraan: bus besar dan sedang, angkot listrik (TTPT), motor listrik operasional, hingga ambulans dan van logistik. Semua unit dapat dikustomisasi sesuai spesifikasi dan kebutuhan masing-masing kota.
“Kami tidak mengusulkan produk yang tidak relevan dengan kebutuhan Makassar. Portofolio kami fleksibel. Di Medan, misalnya, kami sudah uji coba motor listrik dinas dengan rotator dan sirine. Di Palembang, diminta kendaraan tangga listrik untuk evakuasi ringan,” tambah Yoga.
Kalista juga tidak terpaku pada satu merek. Mereka bekerja sama dengan berbagai agen pemegang merek (APM) untuk menyuplai kendaraan yang sesuai standar dan kebutuhan lokal.
Kalista menegaskan bahwa tahap paling krusial adalah perencanaan, bukan pengadaan armada. Spesifikasi kendaraan harus disesuaikan dengan daya listrik kota dan sistem operasional yang ada agar tidak menimbulkan masalah ke depan.
“Kalau spesifikasi tidak cocok, kendaraan bisa mengalami kendala saat pengisian daya atau performanya tidak optimal. Itulah kenapa perencanaan teknis dan simulasi menjadi kunci sebelum implementasi,” jelas Yoga.
Mereka juga menekankan pentingnya edukasi internal bagi operator dan dinas terkait, termasuk skema pelatihan teknis dan manajerial yang sudah diterapkan di kota-kota sebelumnya.
Untuk Kota Makassar, Kalista mengusulkan tahap awal mencakup layanan bus listrik menengah hingga besar, armada angkot listrik berbasis TTPT, serta motor listrik untuk operasional dinas seperti pengangkut sampah dan ambulans. Program ini sejalan dengan visi Layanan Transportasi Publik Hijau (LTPH) Makassar.
“Makassar punya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan. Kami ingin bantu wujudkan itu lewat teknologi transportasi bersih, dengan risiko keuangan yang rendah,” tutup Yoga.