KabarMakassar.com — PT Kabar Grup Indonesia (Kabar Makassar) bekerja sama dengan BBC Media Action menyelenggarakan Workshop Penyusunan Regulasi Keterbukaan Akses Informasi dan Perlindungan Jurnalis serta Media dalam Mendorong Kesetaraan dan Keberlanjutan di Indonesia Timur pada 24–26 April 2025 di Hotel Muara, Ternate.
Kegiatan ini bertujuan merumuskan rancangan regulasi yang mampu menjamin keterbukaan akses informasi dan perlindungan jurnalis secara lebih baik di kawasan Indonesia Timur. Workshop dihadiri oleh pejabat pemerintahan, praktisi media, akademisi, dan aktivis dari wilayah Maluku Utara dan sekitarnya.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE, MM, hadir sebagai narasumber dalam acara pembukaan. Narasumber lain yang ikut memberikan masukan dan pandangannya terkait tema workshop adalah praktisi hukum Fahruddin Maloko, SH, akademisi Universitas Khairun Ternate, Astuti N. Kilwouw, dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen/AJI Ternate, Fikram Salim.
Pada kesempatan tersebut, staf ahli Wali Kota Ternate Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sarif H. Sabatun, membacakan sambutan Wali Kota Dr. M. Tauhid Soleman, serta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dan media.
“Jurnalis dan media memegang peran penting sebagai penjaga pilar demokrasi. Mereka perlu dilindungi baik secara hukum, fisik, maupun etika profesi, agar dapat menjalankan tugasnya secara bebas, bertanggung jawab, dan profesional,” ujar Sarif H. Sabatun.
Pemerintah Kota Ternate menyatakan komitmennya mendukung penuh inisiatif ini agar ekosistem informasi publik di wilayah timur Indonesia semakin sehat dan partisipatif.
Direktur Kabar Makassar, Hajriana Ashadi, menegaskan bahwa workshop ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut inisiatif besar Regional Media Conference (RMC) 2025 yang berlangsung di Makassar pada 24 Maret 2025.
RMC 2025 adalah kolaborasi Kabar Makassar dan BBC Media Action yang mengangkat tema “Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media”.
Menurut Hajriana, konferensi itu adalah langkah awal untuk memperkuat ekosistem kesetaraan informasi di kawasan timur Indonesia.
“Kabar Makassar mengambil peran aktif bersama para pekerja media di Indonesia Timur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel, transparan, dan inklusif,” ujar Hajriana.
“Ini adalah inisiatif besar yang melibatkan banyak pihak. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat ekosistem informasi yang sehat di Kota Ternate,” lanjutnya.
Head of Project BBC Media Action, Helena Rea, juga hadir dalam workshop ini dan menyoroti potensi sumber daya lokal di Indonesia Timur. Helena menyatakan bahwa kekuatan informasi dan kekayaan budaya setempat dapat menjadi “role model” dalam pengembangan demokrasi kawasan timur Indonesia.
“BBC Media Action mendorong peningkatan kapasitas personal dan profesional jurnalis melalui program ini. Ini bagian dari inisiatif Pemerintah Inggris dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya,” ujar Helena.
“Masyarakat tidak hanya berhak atas informasi, tapi juga berhak tahu apa yang benar-benar penting bagi mereka,” ungkapnya.
Helena juga menyoroti tantangan disinformasi dan “polusi informasi” di era digital, yang memerlukan sinergi antara media dan lembaga terpercaya, terutama di wilayah seperti Indonesia Timur yang menghadapi kendala geografis dan infrastruktur informasi.
“Program ini bersifat global dan telah dijalankan di berbagai negara. Di Indonesia, Sulawesi Selatan melalui Kabar Makassar menjadi mitra pertama di kawasan timur untuk mengembangkan model jaringan informasi yang berbasis komunitas,” tambahnya.
“Ternate, dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, memiliki potensi besar untuk memperkuat hak publik atas informasi yang sehat dan terpercaya,” lanjutnya.
Ia berharap kegiatan kolaboratif semacam ini semakin menghubungkan jaringan informasi di Indonesia Timur dan memperkuat perkembangan demokrasi berbasis kultural yang inklusif.
Hasil Konkret: Draft Peraturan Wali Kota
Salah satu capaian utama dari lokakarya ini adalah tersusunnya draft Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kesetaraan dan Keberlanjutan Jurnalistik di Kota Ternate.
Upi Asmaradhana menilai langkah Pemerintah Kota Ternate sebagai inisiatif luar biasa, karena menjadi yang pertama merancang regulasi daerah yang secara spesifik mengatur keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap jurnalis.
“Ini langkah konkret dan patut diapresiasi. Wali Kota Ternate menjadi inisiator yang mendorong hadirnya kebijakan daerah untuk melindungi jurnalis dan menjamin hak publik atas informasi,” ungkap Upi.
“Dalam waktu dua hari, draft Perwali ini berhasil dirampungkan dan diserahkan ke Pemkot melalui Bagian Hukum, serta ke BBC Media Action sebagai bagian dari dokumentasi dan pembelajaran,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif, termasuk insan media, narasumber, dan perangkat pemerintah kota.
Helena Rea pun menyampaikan kekagumannya atas semangat kolaboratif para peserta.
“Saya sangat kagum dengan kontribusi pemikiran dan refleksi dari para jurnalis di Ternate. Diskusi berlangsung hangat dan produktif. Ini bukan akhir, tapi justru awal dari kebersamaan kita dalam memperkuat jurnalisme yang sehat di kawasan timur Indonesia,” imbuhnya.
Workshop ini juga dihadiri Uslimin Usle (Presidium Kaukus Indonesia Timur), perwakilan AMSI Maluku Utara, aktivis dan blogger Kamaruddin Azis, anggota DPRD dan Kabag Hukum Pemkot Ternate, serta akademisi dan aktivis local lainnya.
Para peserta mengikuti sesi diskusi panel, lokakarya penyusunan pasal-pasal regulasi, dan konsultasi kebijakan bersama pakar untuk menyusun rancangan peraturan daerah/provinsi yang mendukung keterbukaan informasi dan perlindungan jurnalis. Dan di ujung kegiatan, workshop melahirkan satu dokumen regulasi berupa draft Peraturan Wali Kota Ternate tentang Kesetaraan dan Keberlanjutan Jurnalistik di Kota Ternate.
Sebagai lanjutan dari RMC 2025 dan upaya memperluas dampak positifnya, Kabar Makassar dan BBC Media Action akan menggelar Workshop Penyusunan Regulasi serupa secara maraton di sejumlah wilayah Sulawesi. Jadwal yang direncanakan meliputi: Manado (Sulawesi Utara), Kendari (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah) dan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Setiap workshop akan mengusung tema dan agenda serupa, menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung kebebasan pers, akses informasi, dan kesetaraan pembangunan. Rangkaian kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari strategi untuk memperluas dampak Regional Media Conference 2025 dalam memperkuat perlindungan media, keterbukaan informasi, dan kesetaraan akses di kawasan timur Indonesia.
Dengan demikian, kolaborasi KabarMakassar–BBC Media Action terus berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia Timur melalui kebijakan publik yang lebih inklusif dan transparan.
Tentang Kabar Makassar dan BBC Media Action.
Sebagai informasi, Kabar Makassar adalah lembaga media independen yang konsisten mengangkat isu-isu pembangunan dan hak sipil di Indonesia Timur. Sementara, BBC Media Action adalah organisasi pembangunan media internasional yang didukung Pemerintah Inggris, bertujuan meningkatkan akses informasi dan memperkuat masyarakat sipil melalui media yang inklusif dan berkesinambungan
