Diskusi Bulanan Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Konflik India – Pakistan terkait perebutan wilayah Kashmir kembali memanas. Kedua negara terlibat saling serang dengan kekuatan militer, yang menandai babak baru dari konflik yang telah berlangsung sejak tahun 1947 tersebut.
Hal ini menjadi topik bahasan dalam Diskusi Bulanan Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas), yang mengangkat tema: “Rivalitas India – Pakistan: Persimpangan Antara Strategi Geopolitik dan Ekonomi Politik di Asia Selatan” yang berlangsung di Aula Prof. Syukur Abdullah FISIP Unhas pada Kamis (22/05).
Diskusi ini menghadirkan dua akademisi dan peneliti dari Departemen HI FISIP Unhas, yaitu Muhammad Nasir Badu dan Ishaq Rahman.
Nasir Badu menjelaskan bahwa konflik India – Pakistan memiliki latar belakang kepentingan geopolitik yang kental. Hal ini bukan saja sekedar perebutan wilayah Jammu dan Kashmir, namun lebih jauh lagi berkaitan dengan rivalitas kedua negara di kawasan dan dunia.
“India dan Pakistan memiliki sejarah panjang terkait klaim atas wilayah Kashmir. Jika melihat fenomena ini dari perspektif teori kekuasaan, maka saya menilai kedua negara sebenarnya sedang mengeksiskan rivalitas mereka,” kata Nasir Badu.
Sementara Ishaq Rahman menguraikan pandangannya dari perspektif ekonomi politik internasional, khususnya dalam kerangka integrasi regional di Asia Selatan.
Ishaq memaparkan bahwa tren integrasi regional merupakan jalan alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, dan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.
“Sayangnya, trend integrasi di Asia Selatan berjalan sangat lambat, dibandingkan fenomena di Asia Tenggara atau Uni Eropa. Penyebab utama kelambatan ini konflik bilateral, yang mempengaruhi atmosfer ekonomi politik di kawasan,” kata Ishaq.
Integrasi regional di Asia Selatan diinisiasi oleh Presiden Bangladesh, Ziaur Rahman, pada dekade 1980-an. Setelah melihat kemajuan dalam integrasi Asia Tenggara melalui ASEAN pada dekade 1970-an, Ziaur Rahman kemudian mengajukan proposal integrasi Asia Selatan.
Gagasan ini didukung oleh negara-negara kecil seperti Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Akan tetapi ditentang oleh India dan Pakistan.
Setelah melalui serangkaian diplomasi, kedua negara utama di kawasan ini akhirnya menerima gagasan integrasi, namun dengan syarat tidak memasukkan bidang politik dan keamanan dalam kerangka kerja sama.
“South Asia Association for Regional Cooperation atau SAARC akhirnya didirikan pada tahun 1985. Tujuh negara menandatangani deklarasi pendirian SAARC. Namun tanpa memasukkan bidang politik dan keamanan,” jelas Ishaq.
Dalam situasi konflik yang tidak kunjung menemukan solusi, jalannya integrasi di Asia Selatan menjadi terhambat. Tanpa memasukkan bidang politik dan keamanan dalam fokus kerja sama, maka ruang untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas penyelesaian isu Kashmir sangat terbatas.
