Ilustrasi Kredit (Dok : KabarMakassar).
KabarMakassar.com – Tren penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menunjukkan pelemahan signifikan pada awal 2025.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kanwil Sulsel, total realisasi KUR sepanjang Januari hingga April 2025 hanya mencapai Rp5,12 triliun. Angka tersebut turun sebesar 7,75 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat Rp5,55 triliun.
Pelemahan tersebut terutama terjadi pada dua skema utama KUR, yaitu KUR mikro dan supermikro. KUR mikro yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran KUR di Sulsel, justru mengalami penurunan tajam hingga 11,73 persen dengan total penyaluran hanya Rp3,89 triliun.
Kondisi lebih parah terjadi pada skema KUR supermikro yang anjlok drastis hingga 85,44 persen, dengan total penyaluran hanya sebesar Rp4,65 miliar.
Sebaliknya, hanya skema KUR kecil yang berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,34 persen. Pada periode empat bulan pertama 2025, realisasi KUR kecil mencapai Rp1,22 triliun, menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan dalam kondisi pelemahan umum KUR.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi, mengungkapkan bahwa kondisi ini tidak lepas dari dinamika ekonomi nasional yang tengah menghadapi fase efisiensi anggaran. Hal ini memicu ketidakpastian di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.
“Penurunan penyaluran KUR dalam 4 bulan pertama ini mungkin karena berbagai faktor, apalagi memang hampir semua pihak melakukan wait and see dampak dari efisiensi, yang membuat permintaan KUR berkurang,” ujar Supendi, Selasa (13/05).
Meski demikian, Supendi memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak akan berdampak langsung terhadap target penyaluran KUR secara keseluruhan di Sulsel. Target KUR tahun ini tetap ditetapkan sebesar Rp17,08 triliun.
“Kita ingatkan bahwa KUR ini adalah uang milik bank, pemerintah hanya membayarkan subsidinya saja. Artinya tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi karena uang yang disalurkan adalah milik instansi bank itu sendiri,” tegasnya.
Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi penerima manfaat terbesar dari penyaluran KUR sepanjang Januari-April 2025, dengan nilai mencapai Rp2,42 triliun. Sektor ini menunjukkan peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan.
Sektor lain yang mendapat alokasi KUR besar adalah perdagangan besar dan eceran dengan nilai Rp1,72 triliun, menandai pentingnya sektor ini dalam sirkulasi ekonomi lokal. Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya menerima Rp364,23 miliar, sementara industri pengolahan memperoleh Rp193,61 miliar.
Di sisi lain, sektor perikanan juga menjadi sasaran pembiayaan KUR dengan realisasi sebesar Rp193,41 miliar. Adapun sektor lainnya menyerap dana sebesar Rp235,31 miliar, mencerminkan diversifikasi penyaluran KUR ke berbagai bidang usaha.
Dari sisi lembaga penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih memegang peran dominan dengan realisasi KUR mencapai Rp4,11 triliun atau hampir 80 persen dari total penyaluran di Sulsel. Disusul Bank Mandiri dengan Rp657,77 miliar, Bank Sulselbar Rp109,21 miliar, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Rp101,11 miliar.
Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat penyaluran sebesar Rp100,52 miliar, dan sisanya disalurkan oleh bank-bank lainnya dengan total Rp46,13 miliar.
Meskipun tren penurunan menjadi perhatian, pemerintah melalui DJPb tetap optimistis bahwa penyaluran KUR akan mengalami akselerasi seiring membaiknya kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim usaha nasional. Supendi juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk memperkuat permodalan usaha mereka.
“Harapannya, baik masyarakat maupun perbankan bisa menyerap pembiayaan ini sesuai yang telah direncanakan,” tutupnya.
