Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PPP, Fasruddin Rusli (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk merelokasi pedagang Pasar Terong menuai pro dan kontra.
Sejumlah pedagang yang berjualan di Jalan Sawi mendatangi Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (08/07), guna menyuarakan keresahan mereka terhadap relokasi yang dinilai tidak manusiawi dan mengancam mata pencaharian.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B, para pedagang secara terbuka menyatakan keberatan terhadap rencana pemindahan mereka ke Gedung Lama Pasar Terong.
Meski begitu pedagang tidak menolak direlokasi dengan syarat adanya pembenahan gedung pasar.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PPP, Fasruddin Rusli, mengakui bahwa kondisi gedung pasar memang sangat memprihatinkan.
Ia menyebut Pasar Terong sudah terlanjur menjadi kawasan kumuh akibat pembiaran berlarut-larut dari pihak terkait.
“Jujur saja, tempat itu sekarang kumuh sekali. Saya turun langsung semalam, dan kondisinya sangat tidak layak. Ini bukan kesalahan yang baru, tapi karena dibiarkan sejak lama. Tenda demi tenda, kios demi kios, terus bermunculan hingga sekarang susah ditertibkan,” ujarnya di hadapan peserta RDP.
Pria yang akrab disapa Acil ini menjelaskan, kawasan yang kini dipenuhi pedagang kaki lima itu sejatinya merupakan badan jalan atau jalur inspeksi.
Namun karena tidak pernah ada penegakan atau pengawasan tegas, area tersebut kini dipadati sekitar 300 hingga 400 pedagang.
“Awalnya itu cuma jalan biasa, tapi karena tidak pernah ditegur, semua merapat ke situ. Akhirnya menumpuk dan menjamur. Ini sudah bukan soal PD Pasar saja, tapi tanggung jawab pemerintah kota secara keseluruhan,” tegas Anggota Komisi C DPRD kota Makassar itu.
Sebagai solusi, Acil meminta agar relokasi dilakukan dengan pendekatan manusiawi. Ia menekankan pentingnya menyiapkan fasilitas relokasi yang benar-benar memadai sebelum proses pemindahan dilakukan.
“Saya minta kepada teman-teman PD Pasar, sebelum relokasi dilaksanakan, benahi dulu tempatnya. Jangan paksa pedagang pindah ke tempat yang tidak ada standar fasilitasnya. Kalau tidak ada pembeli yang masuk, percuma mereka dipindahkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa PD Pasar selama ini tetap menarik retribusi dari pedagang di area tersebut, sehingga tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja.
“Ini bukan urusan siapa yang salah, tapi bagaimana kita carikan solusi agar tidak ada yang dirugikan. Pemerintah harus hadir dan menyiapkan tempat yang benar-benar bisa menjamin keberlanjutan usaha mereka,” ucapnya.
Lebih jauh, Acil menekankan bahwa relokasi harus disertai dengan pembenahan kanal dan drainase di sekitar pasar.
Ia menyebut aliran kanal di kawasan tersebut sudah mengalami pendangkalan parah akibat tumpukan sampah dan limbah dari warga.
“Ini juga tugas Dinas PU. Kanal di sana sudah dangkal, banyak limbah rumah tangga yang masuk. Bahkan aliran air dari tempat lain ikut bermuara sampai di Berasami. Saya minta dibersihkan secepatnya agar tidak menambah masalah lingkungan,” tuturnya.
Politisi PPP itu menilai, relokasi pedagang tidak akan berhasil jika hanya dilakukan sebagai formalitas. Ia menegaskan, keberhasilan relokasi harus diukur dari keberlangsungan aktivitas perdagangan di lokasi baru.
“Yang paling utama adalah bagaimana relokasi ini bisa menciptakan transaksi. Kalau pembelinya tidak mau masuk, pedagangnya mati suri. Kita harus siapkan semuanya, termasuk standarnya, aksesnya, dan infrastrukturnya,” ujar Acil.
Acil meminta agar seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif, bergerak bersama mencari jalan keluar yang adil.
“Carikan solusi terbaik. Jangan ada yang tersakiti. Pemerintah bisa menata kota, dan pedagang bisa terus mencari nafkah. Itu tujuan utama kita,” pungkasnya.
