Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono saat Melakukan Kunjungi IPAL Losari Kota Makassar, (Dok: Sinta Kabar Makassar)
KabarMakassar.com — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan lapangan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Makassar, Kamis (10/07).
Dalam kesempatan tersebut, AHY menekankan pentingnya pengelolaan limbah domestik di tengah meningkatnya kepadatan penduduk kota besar seperti Makassar.
Didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi), serta jajaran pejabat teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, AHY menyempatkan diri meninjau langsung operasional IPAL meskipun hanya memiliki waktu transit tiga jam dari Palu menuju Jakarta.
“Saya senang bisa keluar sebentar dari bandara dan melihat langsung lokasi IPAL di Losari. Ini proyek strategis yang dibiayai oleh APBN, dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Makassar dan juga melalui mekanisme pinjaman dari ADB,” ujar AHY.
Menurut AHY, IPAL Losari memiliki peran vital dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat kota. Ia menyoroti pentingnya pengolahan air limbah rumah tangga dan industri secara sistematis, mengingat limbah diproduksi setiap hari dan harus diolah sebelum dilepas kembali ke lingkungan.
“Instalasi ini sangat penting bagi masyarakat kota yang semakin padat. Rumah tangga dan industri menghasilkan limbah setiap saat. Limbah ini harus dikelola dengan baik agar air yang dibuang kembali ke lingkungan sudah bersih dan aman,” ungkapnya.
Berdiri di atas lahan seluas sekitar 2,3 hektare, instalasi ini disebut telah menggunakan sistem pengolahan yang modern dan terbukti secara teknis. Namun, AHY mengungkapkan bahwa operasional IPAL saat ini baru memanfaatkan kurang dari 10% dari total kapasitas yang tersedia.
“Satu hari kapasitasnya bisa mencapai 14.000 hingga 16.000 meter kubik, tapi yang termanfaatkan saat ini masih sangat kecil. Artinya, kapasitasnya besar tapi belum optimal karena keterbatasan sambungan rumah atau SR (sambungan rumah tangga),” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, AHY menyebut bahwa peran Pemerintah Kota Makassar sangat diperlukan, khususnya dalam mengalokasikan anggaran untuk memperbanyak sambungan ke rumah-rumah warga.
“Tadi saya dengar Wali Kota siap mendukung dengan alokasi anggaran tahunan. Ini penting agar sambungan rumah semakin banyak dan limbahnya bisa diolah secara optimal di IPAL ini,” katanya.
AHY menegaskan, isu utama bukan pada kapasitas IPAL, melainkan pada sedikitnya jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung. Oleh karena itu, optimalisasi sistem pengolahan tidak bisa hanya bertumpu pada Pemerintah Pusat, tetapi juga memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah.
“Masalahnya bukan di kapasitas instalasi, tapi pada sambungan rumah. Jadi peran aktif Pemkot sangat krusial di sini,” tegasnya.
Terkait potensi dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat, AHY mengatakan belum ada rencana penambahan dalam waktu dekat, mengingat fokus utama saat ini adalah memaksimalkan pemanfaatan kapasitas yang sudah tersedia.
“Saya rasa belum ada dukungan tambahan karena memang masalah utamanya ada di sambungan rumah, bukan pada sistem instalasi atau kapasitasnya,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Albert Reinaldo, menyampaikan bahwa proses serah terima pengelolaan IPAL ke Pemerintah Kota Makassar segera dilakukan.
“Untuk penyerahan, naskahnya akan ditandatangani oleh Pak Wali Kota. Dari kami sudah selesai untuk paket B2 dan C2,” jelas Albert.
Dengan telah rampungnya proses konstruksi dua paket besar tersebut, diharapkan penyerahan aset kepada Pemerintah Kota dapat mempercepat upaya optimalisasi pengelolaan IPAL dan memperluas jangkauan pelayanan sambungan rumah tangga di wilayah Kota Makassar.
