Anggota DPRD Kota Makassar, Udin Saputra Malik, (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Ketimpangan akses bahan bacaan di kawasan padat penduduk dan wilayah pinggiran Kota Makassar menjadi perhatian serius DPRD Kota Makassar. Sorotan ini mencuat seiring dengan minimnya ketersediaan layanan literasi yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Udin Saputra Malik, menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendidikan dan kesenjangan informasi di tengah masyarakat.
“Literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi menyangkut kesetaraan terhadap pengetahuan, dan itu sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Ketika akses terbatas, maka potensi masyarakat juga ikut terbatasi,” kata Udin, Selasa (24/06).
Dalam upaya menjawab persoalan itu, DPRD Kota Makassar mendorong Dinas Perpustakaan untuk tidak hanya berfokus pada pembenahan infrastruktur pusat, seperti kantor Dinas Perpustakaan di Kerung-Kerung, tetapi juga memprioritaskan pemerataan layanan literasi berbasis komunitas.
Menurut Udin, perpustakaan tidak harus selalu berbentuk gedung besar di pusat kota. Justru yang dibutuhkan adalah layanan yang masuk ke ruang-ruang komunitas, seperti PAUD, masjid, TPA, sekolah minggu, posyandu, hingga kelompok PKK.
“Kita ingin buku itu hadir langsung di tengah masyarakat. Bukan hanya memperbaiki perpustakaan kota, tapi juga memperluas jangkauan layanan melalui simpul-simpul yang dekat dengan keseharian warga,” ujarnya.
Udin juga menegaskan bahwa literasi bukan sekadar program teknis, melainkan bagian dari agenda strategis pemberdayaan masyarakat dan pembentukan karakter generasi muda di tengah tantangan era digital.
Untuk memperkuat pelaksanaan program literasi secara menyeluruh, DPRD juga berencana mendorong sinergi lintas sektor, termasuk melalui koordinasi dengan DPR RI dan Kemendikbudristek.
Udin menilai, keterlibatan pemerintah pusat akan sangat menentukan, terutama dari aspek penguatan anggaran dan fasilitas.
“Kami ingin literasi ini menjadi gerakan bersama. Perlu intervensi dari pusat untuk mendorong Makassar jadi kota literasi yang sejati. Bantuan buku, fasilitas mobile library, dan pelatihan literasi digital itu bisa kita perjuangkan bersama,” tegasnya.
Udin juga menggarisbawahi bahwa literasi bukan hanya untuk mendorong minat baca, tetapi juga sebagai langkah preventif menghadapi tantangan sosial seperti penyebaran hoaks, radikalisme, dan degradasi nilai di era digital.
“Literasi adalah benteng. Masyarakat yang punya kemampuan literasi kuat akan lebih tahan terhadap provokasi, lebih kritis dalam berpikir, dan tidak mudah terombang-ambing oleh informasi palsu,” jelasnya.
Menurutnya, dalam konteks membangun Makassar sebagai kota modern, cerdas, dan beradab, literasi adalah fondasi yang tak bisa ditawar.
Pemerataan akses buku, terutama di wilayah padat penduduk dan pinggiran kota, menjadi syarat mutlak untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing tinggi.
“Kalau kita ingin Makassar jadi kota yang maju secara adil, maka anak-anak kita harus tumbuh dengan budaya membaca. Dan itu hanya bisa dimulai jika bahan bacaan tersedia secara merata,” tutup Udin.
