Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddi bersama Gubernur Sulsel saat membuka kegiatan Musrenbang 2025 (Dok : Ist).
KabarMakassar.com – Pemerintah Kota Makassar mengalihkan fokus anggaran tahun 2025 untuk pembangunan wilayah kepulauan.
Langkah ini ditempuh melalui efisiensi belanja yang akan digunakan bagi program prioritas infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin (05/05).
Ia menuturkan bahwa efisiensi anggaran menjadi strategi utama pemerintah kota dalam menata kembali prioritas pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran, termasuk menyentuh masyarakat di wilayah terpencil.
“Musrenbang kali ini kami selenggarakan di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat,” ujar Munafri.
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dan unsur Forkopimda.
Munafri menjelaskan bahwa langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal pengurangan belanja, tetapi merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik.
“Di sini, masyarakat bisa terlibat langsung dalam menyaksikan proses perumusan arah pembangunan kota. Kita ingin membumikan Musrenbang agar benar-benar menyentuh masyarakat,” imbuhnya.
Munafri menyoroti kondisi di sejumlah pulau di Kecamatan Sangkarrang yang hingga kini masih belum tersentuh pembangunan memadai. Salah satu yang disoroti adalah keterbatasan pasokan listrik yang hanya aktif 3 hingga 4 jam per hari.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus berlanjut. Tahun 2025, kami bertekad mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan di wilayah pulau,” tegasnya.
Pemerintah Kota Makassar, kata Munafri, akan mengarahkan anggaran efisiensi untuk memperbaiki infrastruktur dasar, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta memberdayakan masyarakat kepulauan secara menyeluruh.
Ia menyatakan bahwa pembangunan harus berjalan secara inklusif dan tidak diskriminatif. Semua warga, baik yang tinggal di daratan maupun kepulauan, harus memiliki akses yang sama terhadap hasil pembangunan.
“Seluruh warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal,” katanya.
Munafri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan dalam menyukseskan agenda pembangunan. Ia menyebut tantangan besar seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial memerlukan kerja sama antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat.
Ia mengaitkan RPJMD Makassar dengan arah pembangunan nasional, termasuk visi Indonesia Emas 2045, di mana Makassar diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Makassar harus ikut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, konektivitas wilayah, serta penguatan infrastruktur sosial dan lingkungan,” jelasnya.
Munafri mengakhiri pidatonya dengan menekankan perlunya sinergi antara seluruh elemen, termasuk pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat. Ia berharap RPJMD tidak hanya menjadi dokumen formal, tapi benar-benar menjadi pedoman arah pembangunan kota.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi arah masa depan kota yang harus disusun bersama, dikawal bersama, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” pungkasnya.
