Banjir Manggala (Dok Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com – Isu ketimpangan antara program pemerintah dan realita di lapangan kembali mencuat ke permukaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyampaikan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum menyentuh akar persoalan warga.
Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi, menyebut bahwa pengawasan terhadap lebih dari 30 OPD belum menunjukkan hasil memuaskan. Ia menyoroti persoalan perizinan usaha serta keberadaan gudang-gudang di dalam kota yang menimbulkan keresahan warga.
“Banyak pelaku usaha tidak memahami perbedaan antara toko dan gudang. Ini bukan soal izin saja, tapi juga soal kenyamanan dan hak masyarakat,” ujarnya, Selasa (13/05).
Ia menyebut lemahnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah sebagai pemicu utama.
“Ketidaktahuan pengusaha tidak boleh terus-menerus dibiarkan. Pemerintah harus hadir memberi pemahaman, bukan hanya memberi sanksi saat ada pelanggaran,” tegasnya.
Tak hanya soal gudang, Andi Pahlevi juga membeberkan kondisi memprihatinkan di beberapa kantor kelurahan. Ia menyebut masih ada pegawai yang harus mengungsi saat hujan karena atap bocor.
“Kalau ruang kerja saja bocor, bagaimana bisa fokus layani rakyat? Ini bukan hanya soal fisik, tapi soal komitmen pemerintah terhadap pelayanan publik,” katanya.
Tak hanya itu, salah satu isu klasik yang kembali mencuat adalah banjir tahunan yang menghantui sebagian besar wilayah Makassar.
DPRD mengapresiasi langkah normalisasi drainase yang mulai dilakukan, namun mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti pada solusi sementara.
“Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh dan jangka panjang,” kata Pahlevi.
Ia juga mendorong OPD terkait, seperti Dinas PU dan satgas drainase, untuk menunjukkan inovasi nyata, bukan hanya rutinitas tahunan.
“Kalau caranya terus begitu, tahun depan kita hadapi masalah yang sama lagi. Kota ini butuh solusi yang berbeda dari cara lama,” ujarnya.
DPRD menekankan bahwa pelayanan publik bukan sekadar sistem yang berjalan otomatis, melainkan soal kehadiran dan empati pemerintah terhadap warganya.
“Pelayanan publik itu wajah negara. Saat warga datang ke kantor lurah atau membuka aplikasi, mereka harus merasa dihargai. Bukan hanya dilayani, tapi dianggap penting,” tutup Pahlevi.
Sementara itu, Anggota Komisi A, Zulhajar, menyoroti lambannya birokrasi dan pelayanan yang belum sepenuhnya responsif. Ia menilai, kecepatan merespons keluhan warga seharusnya tidak dibatasi oleh jam kantor.
“Masyarakat butuh kehadiran pemerintah kapan saja, bukan hanya dari jam delapan sampai empat,” ujar legislator dari Fraksi PKB itu.
Zulhajar juga menyoroti pentingnya kesinambungan program. Ia menilai program Wali Kota sebelumnya cukup membumi, namun implementasinya masih jauh dari optimal.
“Banyak program bagus, tapi pelaksanaannya setengah-setengah. Kami tidak ingin program hanya berhenti di atas kertas,” tegasnya.
DPRD juga mengajak warga untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Suara masyarakat sangat penting sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan. Kritik dan laporan warga adalah bentuk partisipasi yang kami butuhkan,” kata Zulhajar.
Salah satu langkah konkret yang diapresiasi adalah peluncuran aplikasi aduan online oleh Sekretariat DPRD Makassar. Menurutnya, digitalisasi layanan publik harus diperluas ke seluruh OPD.
“Pelayanan berbasis digital bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Tapi bukan cuma aplikasi, perlu ada orang di balik layar yang benar-benar peduli,” imbuhnya.
Dengan berbagai catatan kritis ini, Zulhajar berharap kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham ke depan mampu membawa perubahan konkret, menyelesaikan persoalan lama, dan menghadirkan pemerintah yang benar-benar berpihak pada rakyat.
