Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Sampah (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Sampah bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dan para penggiat lingkungan, Rabu malam (25/06), di Rumah Jabatan Wali Kota.
Pertemuan ini sekaligus menjadi langkah awal dalam penyusunan roadmap Kota Makassar menuju zero waste city, serta pembahasan kontribusi pemerintah daerah dalam rancangan Peraturan Presiden terkait penanganan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Rapat dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah, para camat, Kepala DLH dan Kominfo, hingga komunitas lingkungan se-Kota Makassar.
Dalam arahannya, pria yang akrab disapa Appi itu menyebut krisis sampah sebagai persoalan kompleks yang tak bisa diselesaikan secara sektoral maupun temporer. Ia menekankan perlunya kolaborasi multipihak dan pendekatan sistemik yang dimulai dari tingkat rumah tangga hingga ke sektor industri.
“Kalau kita tidak intervensi sekarang, masalah ini akan semakin parah. Tapi kalau kita bergerak tepat, justru sampah bisa menjadi nilai ekonomi dan bagian dari solusi peningkatan kualitas hidup,” ujarnya.
Appi menyoroti kondisi TPA Antang yang telah mengalami overload, dengan antrean panjang truk pengangkut sampah setiap harinya. Ia menilai sistem pengelolaan saat ini harus dirombak total dengan mendorong desentralisasi pengolahan sampah di tingkat kecamatan.
“Mulai dari hulu, sampah dipilah dari rumah, diolah di wilayah, lalu hanya residu yang dibawa ke TPA. Target kita ke depan adalah sanitary landfill, bukan TPA terbuka seperti sekarang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Appi menekankan pentingnya melihat sampah sebagai sumber ekonomi baru. Salah satunya adalah optimalisasi pengolahan sampah plastik yang memiliki nilai jual tinggi, serta limbah daun ketapang yang bisa dijadikan pupuk melalui lubang biopori dan dikelola petugas kebersihan.
“Selama ini daun ketapang hanya disapu lalu beterbangan kembali. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ini bisa jadi edukasi dan juga bernilai bagi warga,” imbuhnya.
Appi menyebut bahwa roadmap menuju Kota Makassar bebas sampah harus dibangun secara bertahap dan terukur. Ia menargetkan, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, pemetaan capaian akan dibuat secara rinci untuk memastikan progres berkelanjutan.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pemkot juga menggagas transformasi budaya sejak usia dini. Munafri mewacanakan program edukasi lingkungan di sekolah dasar dan menengah, dengan kewajiban siswa membawa sampah terpilah setiap hari.
“Ini bukan soal membawa sampah saja. Anak-anak harus belajar memilah antara organik dan non-organik. Itu akan membentuk habit sejak kecil, bahwa sampah harus dikelola, bukan dibuang sembarangan,” jelasnya.
Program ini juga akan diperluas ke jenjang SMA, perguruan tinggi, dan lingkungan kantor pemerintahan. Nantinya, setiap institusi pendidikan akan dilengkapi tempat sampah terpilah, terhubung ke sistem bank sampah, unit kompos, hingga praktik urban farming.
Tak hanya pemerintah dan sekolah, sektor swasta juga dilibatkan secara aktif. Munafri menyebutkan bahwa Pemkot akan menggandeng pelaku usaha makanan, hotel, dan industri yang memproduksi sampah organik dalam jumlah besar.
“Kita minta hotel-hotel siapkan lahan 5.000 meter sampai 1 hektare. Di situlah sampah organik mereka diolah jadi kompos, yang bisa dimanfaatkan kembali untuk pertanian kota. Ini bukan hanya mengurangi sampah, tapi bisa menaikkan pendapatan warga juga,” ungkapnya.
Rencana kolaboratif ini disambut positif oleh berbagai komunitas lingkungan. Dalam rapat tersebut, Appi membuka ruang partisipasi bagi semua pihak untuk menyumbangkan ide kreatif, memperkuat edukasi masyarakat, serta ikut menyusun kebijakan penanganan sampah berbasis teknologi dan partisipasi publik.
“Zero waste bukan slogan. Ini harus jadi gerakan. Dan pemerintah tidak bisa sendiri. Kita butuh semua stakeholder terlibat, dari rumah ke sekolah, dari kantor ke industri,” pungkasnya.
