Rapat Koordinasi Lintas Sektor, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar mulai mengakselerasi tahapan awal pembangunan Stadion Untia dengan menyusun dokumen perencanaan dasar sebagai landasan teknis dan hukum.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, proyek infrastruktur strategis ini resmi memasuki fase penyusunan Feasibility Study (FS), sekaligus mengawali komitmen pembangunan yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas.
Langkah ini ditandai dengan rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pada Rabu (25/06) kemarin. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Kasubdit Tipikor Polda Sulsel, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar Zuhaelsi Zubir, Kepala Dinas Tata Ruang, Tim Ahli Wali Kota, dan perwakilan SKPD teknis lainnya.
“Rapat ini adalah bentuk awal dari proses yang terstruktur, legal, dan transparan. Pelibatan aparat penegak hukum (APH) sejak awal menunjukkan keseriusan Pemkot dalam memastikan tidak ada celah kesalahan administratif maupun hukum,” kata Zuhaelsi Zubir, Kamis (26/6).
Pemkot Makassar sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk menyusun tiga dokumen penting, diantaranya Feasibility Study (FS), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Dokumen-dokumen ini merupakan syarat mutlak sebelum proyek fisik dapat dimulai. FS akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kelayakan teknis, finansial, dan hukum, termasuk risiko lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari proyek tersebut.
“Pembangunan stadion tidak bisa dimulai tanpa landasan yang kuat. Karena itu, kita pastikan sejak awal proses perencanaan ini memenuhi prinsip tata kelola yang baik (good governance),” lanjut Zuhaelsi.
Stadion Untia dirancang sebagai fasilitas olahraga multifungsi yang mampu mendukung pembinaan atlet lokal, menjadi tuan rumah event regional dan nasional, sekaligus ruang publik bagi warga Makassar untuk beraktivitas secara sehat dan aman. Proyek ini juga diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya di wilayah Untia dan sekitarnya.
Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari lembaga penegak hukum. Baik Kejaksaan Negeri Makassar maupun Subdit Tipikor Polda Sulsel menyatakan kesiapan mereka untuk mengawal proyek sejak tahap perencanaan, sebagai bagian dari langkah pencegahan potensi penyimpangan.
Pelibatan APH bukan hanya untuk mengawasi, melainkan menjadi mitra strategis yang mendampingi agar proyek berjalan sesuai aturan hukum dan bebas dari konflik kepentingan.
“Ini bentuk sinergi baru dalam pembangunan infrastruktur. Kita dorong pendekatan preventif agar hasilnya bukan hanya fisik, tapi juga legal dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam visi Pemkot Makassar, Stadion Untia tidak hanya menjadi ikon baru infrastruktur kota, tetapi juga model pembangunan kolaboratif yang mengedepankan efisiensi, keterbukaan, dan integritas.
Pemerintah menargetkan penyusunan seluruh dokumen perencanaan ini tuntas dalam tahun anggaran berjalan. Dengan begitu, pelaksanaan konstruksi fisik stadion dapat segera dimulai secara bertahap, seiring tersedianya landasan teknis dan hukum yang kuat.
“Pastinya sesuai arahan pak Wali Kota Makassar (Appi), semua harus berjalan bersih dan sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.
