Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan alokasi anggaran yang proporsional untuk pembangunan infrastruktur dasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Jumat (13/6), sebagai respons atas pemandangan umum fraksi terhadap dokumen RPJMD.
Munafri menyampaikan bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan dirancang dengan pendekatan inklusif dan berbasis data, guna menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya terkait konektivitas antarwilayah, layanan dasar, dan ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Pemkot Makassar telah mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk memperbaiki konektivitas kota, jalan rusak, penanganan banjir, serta sanitasi lingkungan. Prinsip inklusivitas menjadi landasan utama dalam menyusun RPJMD. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal, termasuk kawasan padat dan pesisir,” tegas Munafri.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar akan dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya di pusat kota tetapi juga menjangkau daerah-daerah pinggiran dan kepulauan. Pemerintah, lanjutnya, telah merancang intervensi berbasis kebutuhan faktual, termasuk rehabilitasi jalan lingkungan, peningkatan sistem drainase, dan penyediaan air bersih khususnya di wilayah utara kota yang selama ini kekurangan akses layanan dasar tersebut.
“Pembangunan air bersih akan menjadi prioritas utama. Air adalah kebutuhan mendasar, dan kami tidak ingin ada lagi warga Makassar yang harus menunggu kiriman tangki air bersih,” ujar Munafri.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat untuk mempercepat solusi atas persoalan infrastruktur dan lingkungan. Penanganan banjir, misalnya, akan dilakukan melalui skema lintas pemerintahan dan terintegrasi dengan program nasional.
Selain itu, Munafri menjawab aspirasi fraksi DPRD mengenai perlunya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia memastikan bahwa pelaksanaan RPJMD akan ditopang sistem informasi berbasis teknologi digital yang memungkinkan partisipasi publik dan audit sosial.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemkot harus diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tapi bentuk penghormatan terhadap kepercayaan publik,” jelasnya.
Dalam hal pelayanan pendidikan dan sosial, Pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk pemerataan tenaga pendidik, pembangunan fasilitas sekolah yang layak, serta insentif guru di wilayah pesisir. Program bantuan pakaian sekolah gratis dan dukungan transportasi siswa akan terus ditingkatkan untuk memastikan akses belajar yang setara bagi semua anak.
Pada aspek sosial dan perlindungan masyarakat miskin, Munafri menjelaskan bahwa program seperti pembebasan iuran sampah akan menyasar rumah tangga dengan daya listrik 450–900 VA, menggunakan data terkini dan verifikasi ketat berbasis kelurahan.
“Pemutakhiran data warga penerima manfaat akan kami perkuat secara sistematis. Ini penting agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan baru,” katanya.
Menanggapi isu reklame dan estetika kota, ia menyebut Pemkot telah menyiapkan regulasi baru yang lebih ketat, dengan penekanan pada legalitas, keselamatan, dan tata ruang yang selaras dengan estetika urban.
Sementara untuk sektor kesehatan, pembangunan Rumah Sakit bertipe A tetap menjadi agenda prioritas, bersama dengan revitalisasi kawasan strategis seperti Lapangan Karebosi.
“Makassar ke depan membutuhkan layanan kesehatan yang unggul, tidak hanya untuk warganya, tapi juga sebagai pusat rujukan regional,” tegasnya.
Munafri menambahkan, seluruh program pembangunan akan dirumuskan melalui RKPD sebagai turunan langsung dari RPJMD, dengan indikator yang terukur dan berbasis outcome. Reformasi birokrasi juga menjadi bagian penting, dengan menekankan adaptabilitas dan pelayanan publik yang berorientasi hasil.
“Setiap janji adalah komitmen. Dan setiap komitmen adalah investasi bagi masa depan Makassar. Kami tidak hanya merancang program, tetapi memastikan pelaksanaannya berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
