Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, menyoroti serius temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang diketahui melakukan transaksi judi online (Judol).
Menurut Netty, fakta ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi bahan evaluasi bersama, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ia menegaskan, tujuan utama penyaluran bansos adalah membantu keluarga rentan memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk digunakan dalam aktivitas ilegal seperti judi daring.
“Temuan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk hal lain, apalagi disalahgunakan untuk judi online,” kata Netty dalam keterangannya, Rabu (09/07).
Sebagai Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty menilai bahwa peristiwa ini menunjukkan adanya celah serius dalam edukasi dan pengawasan penggunaan bansos. Ia menekankan perlunya pendekatan menyeluruh, bukan hanya sekadar memberi sanksi atau memutus bantuan.
“Yang perlu dikuatkan adalah sisi edukasi, literasi keuangan, dan pengawasan. Kita tidak bisa hanya melihat ini dari aspek pelanggaran, tetapi juga dari aspek pembinaan. Masyarakat harus didampingi agar tahu bagaimana memanfaatkan bantuan secara bijak dan produktif,” ujarnya.
Netty juga menyoroti pentingnya penguatan program literasi digital dan keuangan bagi kelompok penerima manfaat. Menurutnya, langkah ini harus dilakukan secara masif untuk mencegah penyalahgunaan bantuan di masa mendatang.
“Bukan semata soal sanksi, tetapi bagaimana kita hadir mendampingi masyarakat. Mereka perlu dibekali keterampilan dasar untuk mengelola dana dengan bijak dan diarahkan agar tidak terjebak pada praktik yang merugikan diri sendiri maupun keluarga,” jelas legislator Komisi IX DPR RI itu.
Lebih lanjut, Netty mendorong keterlibatan lintas sektor dan komunitas lokal dalam upaya pengawasan dan edukasi penerima bansos. Menurutnya, gotong royong berbasis komunitas dapat menjadi solusi konkret dalam mencegah praktik penyalahgunaan bantuan.
“Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata. Kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa bantuan pemerintah adalah bentuk kepercayaan, yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Fraksi PKS, lanjut Netty, berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan sistem penyaluran bansos agar lebih akurat, transparan, dan berdampak jangka panjang. Ia menilai, bansos tidak boleh hanya menjadi instrumen konsumtif, tetapi juga sarana menuju kemandirian ekonomi warga.
“Kami siap bersinergi dengan kementerian terkait dan mitra kerja untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem, agar bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga bisa menjadi jembatan menuju kemandirian,” pungkas Netty.
