Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan optimisme terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Ia meyakini, dengan mulai stabilnya struktur pemerintahan pasca masa transisi pada 2024, kinerja pengelolaan PAD akan mengalami peningkatan yang signifikan.
“Iya, target PAD 2025 kita harapkan meningkat. Apalagi dengan personel baru (Rotasi dan Pengisian Jabatan Kosong) yang dipasang oleh Bapak Wali Kota (Munafri Arifuddin), tentu akan menjadi pemacu kinerja yang lebih dahsyat dibanding sebelumnya,” ujar Supratman, Senin (30/06).
Supratman menyinggung bahwa 2024 merupakan tahun transisi yang cukup berat bagi banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di Makassar.
Banyak jabatan strategis diisi oleh pejabat sementara atau masih dalam proses mutasi, yang menyebabkan stagnasi dalam kerja-kerja teknis, termasuk dalam pengelolaan sektor pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD.
“Di 2024 ini kita lihat banyak OPD yang tidak bergerak maksimal. Termasuk dinas-dinas penghasil PAD seperti pajak daerah. Karena itulah, 2025 harus dimulai dengan semangat baru, mesin baru,” ucapnya.
Dalam konteks fiskal, Pemerintah Kota Makassar mencatat realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp1,9 triliun dari target Rp2,1 triliun. Meski belum mencapai target, Supratman menilai capaian tersebut tetap patut diapresiasi di tengah masa transisi pemerintahan.
DPRD Makassar kini mendorong agar Pemkot tidak hanya mengejar nominal target PAD di tahun 2025, tetapi juga memastikan proses pemungutannya berjalan efektif, transparan, dan efisien. Dengan formasi baru di tingkat pimpinan OPD, diharapkan pola kerja lebih progresif dapat segera diterapkan.
“Masuknya para pejabat baru ini harus langsung diiringi dengan akselerasi program. Kita tidak punya waktu banyak untuk adaptasi berkepanjangan,” tegas Supratman.
Dalam upaya meningkatkan PAD, Supratman menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemkot dan DPRD, khususnya dalam pengawasan dan perencanaan anggaran.
“Kami di legislatif akan terus mengawal dan memastikan OPD penghasil PAD benar-benar bekerja maksimal. Bukan hanya soal target, tapi bagaimana cara mencapainya secara terukur dan berintegritas,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa sistem pengawasan dan pelaporan pengelolaan PAD perlu diperkuat, termasuk melalui adopsi teknologi informasi agar tidak ada potensi kebocoran.
“Transparansi dan digitalisasi layanan harus diperluas. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal akuntabilitas,” tambah Supratman.
Seiring dengan dorongan peningkatan PAD, DPRD juga mendorong efisiensi belanja pemerintah daerah agar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih sehat.
Menurut Supratman, pendapatan daerah yang meningkat tidak akan berdampak optimal jika tidak diiringi dengan pengelolaan belanja yang tepat sasaran.
“Jangan sampai pendapatan naik, tapi belanja tetap tidak efisien. Kita mau pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Dengan tantangan fiskal ke depan yang semakin kompleks, Supratman menilai Makassar harus memperkuat kemandirian fiskalnya. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat perlu dikurangi secara bertahap, dengan menggenjot potensi PAD dari sektor-sektor strategis.
“Ini soal kemandirian daerah. Kalau kita bisa mengelola potensi PAD dengan baik, kita tidak perlu selalu bergantung pada pusat untuk membiayai program-program kita,” pungkasnya.
