Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Layanan Bus Trans Sulsel yang baru saja diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dipastikan masih digratiskan untuk masyarakat hingga akhir Desember 2025.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan transisi yang mulus dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik secara bertahap tanpa beban biaya di awal.
Pemprov Sulsel memberikan subsidi secara penuh pada dua koridor utama yang melayani wilayah aglomerasi Mamminasata atau Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, langkah ini menjadi bentuk simulasi pelayanan, sekaligus evaluasi untuk menentukan tarif yang akan berlaku di masa mendatang.
“Digratiskan sampai waktu yang ditentukan, sekarang masih disubsidi. Nanti pelan-pelan kita lihat animo masyarakat dan kemudian supaya ada smooth transisi supaya tidak memberatkan masyarakat,” kata, Andi Sudirman, saat ditemui usai peluncuran Trans Sulsel di CPI, Makassar, Senin (14/07).
Meski layanan masih digratiskan, sistem pembayaran elektronik tetap dipersiapkan secara bertahap. Pemprov Sulsel memiliki rencana integrasi penuh untuk moda transportasi darat, laut, dan udara ke depannya, yang akan menggunakan satu kartu pembayaran terintegrasi lintas wilayah dan antarmoda.
“Itu perencanaan untuk advance-nya. Jadi ke depan kita mau terintegrasi tapi kita mulai dulu dari Mamminasata, baru kabupaten kota. Kalau sudah, ada juga nanti bagian laut, udara, juga nanti terkoneksi. Ini nanti di wilayah kewenangan provinsi kita coba pertama, baru masuk wilayah regional antar Sulsel baru masuk wilayah nasional dengan kementerian,” lanjut Andi Sudirman.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap layanan Trans Sulsel cukup tinggi dalam masa uji coba operasional.
Bahkan, jumlah penumpang melonjak dua kali lipat dari kapasitas tempat duduk yang tersedia, menyebabkan beberapa armada mengalami kendala teknis akibat kelebihan beban.
“Kita lihat ini ada beberapa hari kemarin itu bisa sampai 200 persen kenaikan. Sedangkan seat yang kita siapkan di dalam satu bus itu kurang lebih ada sekitar 19-25. Rata-rata yang naik hampir ada 40-50 sampai 60. Bahkan terjadi overload sehingga sedikit crowded ya. Ada sedikit masalah dengan armada kami karena mungkin overload sehingga ada 4 armada patah,” ujar Erwin.
Erwin menyebutkan bahwa subsidi yang disiapkan pemerintah provinsi untuk mendukung dua koridor layanan bus tersebut mencapai Rp16 miliar.
Dana itu digunakan untuk menanggung seluruh operasional layanan hingga Desember 2025, sembari menunggu keputusan soal skema tarif dan sistem pembayaran digital yang akan diterapkan.
“Untuk sementara ini Rp16 miliar untuk dua koridor. Subsidinya per tahun ini saja, sampai akhir Desember,” jelasnya.
Soal besaran tarif, dia menyebut belum ada keputusan final. Namun, sistem pembayaran non-tunai sudah mulai disiapkan, termasuk penggunaan QRIS yang akan menjadi basis pencatatan jumlah penumpang dan transaksi.
“Termasuk QRIS kita siapkan. Tidak menerima tunai. Itu untuk mengetahui juga berapa jumlah yang naik. Satu kali tap sudah terhitung satu kali yang naik,” sambung Erwin.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Utama Perum Damri, Setia N Milatia Moemin. Menurutnya, meskipun layanan Trans Sulsel masih 0 rupiah alias gratis, sistem pembayaran tetap dipasang dan diuji coba untuk mencatat potensi permintaan serta kebutuhan transportasi masyarakat.
“Kami juga menyiapkan sistem pembayaran walaupun sampai hari ini masih 0 rupiah atau gratis buat masyarakat, tapi tetap sistem pembayaran ini kami operasikan karena ini penting untuk mengetahui berapa demand atau kebutuhan dari jumlah traffic yang bisa terjadi atau yang ditumbuhkan oleh Trans Sulsel ini,” jelas Setia.
Namun dia menekankan bahwa penggunaan QRIS maupun kartu e-money belum bisa difungsikan selama tarif masih Rp0.
Hal ini mengacu pada ketentuan dari Bank Indonesia yang tidak mengizinkan transaksi digital untuk layanan tanpa tarif.
“Tapi berdasarkan peraturan Bank Indonesia selama masih 0 rupiah, QRIS dan lain-lain ini tidak bisa digunakan dulu sampai dengan nanti ada kebijakan lain dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
