Bendera PKB, (Dok: Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong reformasi sistem politik nasional dengan mengusulkan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Gus Muhaimin menyarankan agar Pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui DPRD.
Menurutnya, revisi Undang-Undang Sistem Politik Nasional perlu dilakukan untuk menyempurnakan tata kelola politik yang lebih kondusif dan efisien. Ia menilai, pemilihan langsung selama ini menimbulkan banyak persoalan, terutama terkait biaya politik yang sangat tinggi.
“Kami mengusulkan penyempurnaan tata kelola politik nasional. Sudah saatnya pemilihan daerah dievaluasi total dan dihitung antara manfaat dan mudaratnya, sehingga tercipta konsolidasi politik yang lebih sehat,” ujar Gus Muhaimin, dalam keterangannya, Kamis (24/07).
Ia menyampaikan bahwa banyak masukan dari para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat yang merasa prihatin terhadap sistem Pilkada langsung. Salah satu kritik utama adalah mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah, yang menurutnya sering kali tak rasional dan menjadi beban pasca-terpilih.
Gus Muhaimin mengusulkan dua pola pemilihan kepala daerah sebagai solusi alternatif. Pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat. Kedua, pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota.
“PKB berkesimpulan bahwa harus ada jalan tengah yang menggabungkan kemauan rakyat dan efektivitas sistem pemerintahan. Selama ini Pilkada langsung berbiaya sangat tinggi dan prosesnya panjang. Dengan dua pola ini, kami ingin sistem yang lebih efisien dan berdampak langsung pada pembangunan,” jelasnya.
Ia menyadari bahwa usulan tersebut berpotensi menuai penolakan dari masyarakat sipil dan kelompok pro-demokrasi. Namun, Gus Muhaimin menegaskan bahwa tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk memperkuat efektivitas demokrasi, mempercepat pembangunan, dan meminimalisir dampak negatif dari sistem yang ada saat ini.
“Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad melakukan perubahan karena tujuannya hanya satu: efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku dalam satu tahapan demokrasi,” tambahnya.
Gus Muhaimin juga menyoroti bahwa pemerintah daerah selama ini masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendanaan dan arah pembangunan. Otonomi daerah yang ideal, menurutnya, belum sepenuhnya terwujud. Dalam beberapa kali Musyawarah Nasional Alim Ulama, PKB menerima banyak kritik terkait sistem Pilkada yang dinilai kontraproduktif.
“Para kiai dan alim ulama terus menyuarakan pentingnya reformasi sistem pemilihan kepala daerah. Selain soal biaya, juga karena output-nya belum sesuai harapan. Maka, kami ingin membangun sistem politik yang lebih berkeadilan dan fungsional,” ujarnya.
Gus Muhaimin mengungkapkan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mampu membawa arah baru dalam konsolidasi demokrasi nasional. Ia menilai momentum perubahan harus dimanfaatkan untuk menata ulang sistem politik agar lebih efisien dan berorientasi pada hasil.
“Kami yakin di bawah Presiden Prabowo akan tercipta konsolidasi demokrasi yang lebih efektif, untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
