Plt. Direktur Utama PD Pasar Makassar, Ali Gauli Arif (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar melalui PD Pasar Makassar Raya memastikan bahwa proses relokasi ratusan pedagang Pasar Terong mulai memasuki tahap pematangan.
Target waktu pelaksanaan dipatok antara akhir Juli hingga awal Agustus 2025, tergantung pada rampungnya sejumlah perbaikan teknis yang saat ini tengah dipercepat.
Plt. Direktur Utama PD Pasar Makassar, Ali Gauli Arif, menyatakan bahwa relokasi memang telah disepakati oleh sebagian besar pedagang, namun tantangan di lapangan tidak ringan, terutama menyangkut kondisi fisik gedung baru, kebiasaan lama pedagang, dan kepercayaan terhadap lokasi relokasi.
“Sudah ada titik temu. Walaupun tidak semua sepenuhnya sepakat, proses relokasi ini sudah mulai. Ini tinggal tunggu waktu eksekusinya saja. Yang jelas, pemerintah kota bersama PU, PD Pasar, dan kecamatan akan upayakan agar sampai akhir Juli ini perbaikan bisa selesai,” kata Ali Gauli usai rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD kota Makassar, Selasa (08/07).
Menurut data PD Pasar, sebanyak 288 pedagang terdata akan direlokasi ke gedung lama Pasar Terong. Namun, gedung tersebut dinilai masih membutuhkan penyempurnaan, baik dari sisi kelayakan fungsi bangunan (SLP), sirkulasi pengunjung, hingga aspek keamanan dan kenyamanan.
“Salah satu rekomendasi kami adalah melakukan survei kembali terhadap SLP. Kami minta Dinas Tata Ruang untuk turun tangan. Karena kalau soal keamanan dan kenyamanan, itu prioritas. Pedagang tidak bisa dipaksakan pindah kalau tempatnya belum siap,” ungkapnya.
Mengenai kepastian waktu relokasi, Ali menjelaskan bahwa antara minggu keempat Juli hingga awal Agustus menjadi target realistis, selama perbaikan-perbaikan teknis bisa dirampungkan tepat waktu.
“Kalau kita lihat timeline-nya, akhir Juli ini bisa. Tapi lagi-lagi, ini semua tergantung proses. Yang penting sekarang itu, tidak ada paksaan. Semua pihak diajak berdialog. Kalau gedungnya siap, kita jalankan,” ujarnya.
Ali juga menyoroti kendala psikologis yang dialami pedagang. Menurutnya, banyak di antara mereka yang sudah terbiasa berdagang di luar bangunan resmi dan menganggap lebih nyaman karena akses langsung ke pembeli.
“Teman-teman pedagang ini sudah lama berproses di luar. Lebih nyaman katanya. Ini soal kebiasaan juga. Padahal, kalau semua diperbaiki, dari sisi koneksi jalan, kanal, hingga akses pembeli, tempat relokasi bisa lebih nyaman dan aman,” jelasnya.
Salah satu catatan penting lainnya adalah permintaan pedagang agar biaya sewa (retribusi) digratiskan untuk beberapa bulan awal, guna meringankan beban adaptasi. Menanggapi hal ini, Ali mengatakan pihaknya terbuka, namun tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku.
“Kalau bisa enam bulan, kita lihat nanti. Tapi realisasinya akan diputuskan sesuai aturan pusat dan keuangan daerah. Saya tidak bisa mengambil keputusan pribadi, karena ini menyangkut sistem,” tegasnya.
Tarif sewa los sendiri, lanjutnya, tergolong sangat rendah. “Kalau di hemparan itu Rp100 ribu per tahun, sekitar Rp8.000-Rp10.000 sebulan. Untuk los yang punya rolling door, itu Rp1 juta setahun. Artinya hanya sekitar Rp80.000 sebulan,” terang Ali.
Ia menekankan, penataan kawasan sekitar juga akan dilakukan secara terpadu, termasuk pembenahan kanal dan akses jalan yang selama ini menyebabkan bagian selatan pasar terkesan mati karena tidak terhubung langsung dengan jalur distribusi utama.
“Kalau kanal-kanal seperti Panampu, Jogaya, dan lainnya dibersihkan, dan akses jalan dibuka, pasti lokasi ini akan hidup lagi. Itu kenapa kita perlu kerja sama lintas OPD,” tambahnya.
Proses relokasi ini menjadi uji kemampuan pemerintah kota dalam merapikan pasar rakyat tanpa mematikan sumber ekonomi warga. Dengan waktu yang makin mendekati jadwal eksekusi, seluruh pihak kini dituntut bekerja cepat dan responsif terhadap keluhan di lapangan.
