Satlantas Polrestabes Kota Makassar saat Audiensi dengan Wali Kota Munafri Arifuddin, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar meminta dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk melakukan peremajaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik yang saat ini tersebar di 20 titik di wilayah kota.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Kasatlantas Polrestabes Makassar, Kompol Andi Husnaeni, saat melakukan audiensi bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota, Rabu (23/07).
Dalam pertemuan itu, Husnaeni menjelaskan bahwa sebagian titik ETLE mengalami kendala teknis yang diduga disebabkan oleh jaringan dan usia perangkat.
“Mungkin disebabkan oleh jaringan sehingga tidak terlaksana optimal. Kami meminta kepada Pak Wali supaya dibantu untuk meremajakan kembali sistem ETLE yang ada,” ujar Kompol Husnaeni.
Saat ini, lanjutnya, terdapat 20 titik ETLE yang aktif memantau lalu lintas di Makassar. Meski demikian, beberapa titik membutuhkan pembaruan agar penindakan dapat berjalan lebih akurat dan efisien.
“Paling tidak, pembaruan ini akan membantu kelancaran lalu lintas sekaligus meminimalisasi pelanggaran,” katanya.
Kompol Husnaeni juga mengungkapkan jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terdeteksi oleh kamera ETLE selama ini. Di antaranya adalah penggunaan telepon genggam saat mengemudi dan pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman (safety belt).
“Ke depan, kami berencana meningkatkan kemampuan sistem untuk mendeteksi pelanggaran lainnya, seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, termasuk kendaraan yang tidak membayar pajak,” tambahnya.
Menurut Husnaeni, sistem ETLE saat ini sudah terintegrasi dengan layanan pengiriman surat konfirmasi pelanggaran. Apabila pelanggaran berhasil terekam, maka surat pemberitahuan akan dikirimkan langsung ke alamat pemilik kendaraan melalui Kantor Pos. Proses ini juga melibatkan kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Jika kendaraan terekam melanggar, kami segera kirimkan surat ke alamat sesuai data kendaraan. Kerja sama dengan Bapenda sangat penting, terutama untuk validasi data kendaraan yang belum membayar pajak,” jelasnya.
Pihak kepolisian berharap kolaborasi dengan Pemkot Makassar tidak hanya sebatas pembaruan perangkat ETLE, tetapi juga mencakup peningkatan infrastruktur jaringan dan pemanfaatan sistem pemantauan canggih berbasis cloud.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik permintaan peremajaan sistem ETLE dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota siap bersinergi dengan Polrestabes untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan keamanan pengendara di Kota Makassar.
Iq mendukung penuh penguatan sistem ETLE, karena ini bukan hanya soal penindakan, tetapi juga bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.
“Kami akan koordinasikan dengan Diskominfo dan dinas terkait untuk menindaklanjuti kebutuhan infrastruktur Satlantas,” ujar Munafri.
Pemkot Makassar dan Polrestabes berkomitmen memperluas manfaat sistem ETLE, tidak hanya sebagai alat pemantau, tetapi juga sebagai instrumen edukasi untuk meningkatkan budaya keselamatan berkendara bagi seluruh warga kota.
Munafri menyatakan bahwa Pemkot tidak hanya berfokus pada penegakan hukum lalu lintas di jalan raya, tetapi juga mendorong pengawasan menyeluruh hingga ke lorong-lorong kota.
Pemanfaatan CCTV terintegrasi dan teknologi cloud menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem pemantauan yang efisien dan tidak memakan ruang.
“Kami berkomitmen mendukung kepolisian, termasuk pembaruan ETLE, serta memperluas fungsi CCTV untuk memantau lorong dan kejadian-kejadian lainnya,” sebutnya.
“Bahkan kami ingin mengoptimalkan teknologi cloud agar lebih canggih, ringkas, dan tidak menyita tempat,” lanjut Appi.
Ia menambahkan, integrasi sistem ini juga akan membantu mengidentifikasi kendaraan yang belum membayar pajak dengan akurat, berkat sinergi antara kamera pengawas dan data milik Bapenda.
“Selain untuk penegakan hukum, CCTV juga bisa membaca plat nomor kendaraan dan mendeteksi status pajaknya. Ini akan memperkuat pengawasan sekaligus membantu pendapatan daerah,” lanjutnya.
Appi menegaskan bahwa seluruh sistem ini harus berjalan secara efisien dan tuntas, dengan orientasi pada kenyamanan warga dan efektivitas pelayanan publik.
“Kami ingin sistem ini selesai dengan baik dan menyeluruh. Bukan hanya alatnya yang canggih, tapi juga cara kerjanya harus praktis dan tepat sasaran,” pungkasnya.
