Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, janji Pemerintah Kota Makassar terkait pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa baru belum juga terealisasi.
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan orang tua, yang kini berada dalam dilema antara menunggu kepastian atau membeli seragam sendiri agar anak-anak mereka
Banyak orang tua mengaku berada dalam situasi dilematis antara menunggu realisasi program seragam gratis atau segera membeli sendiri demi memastikan anak-anak mereka siap menyambut sekolah.
“Ini sudah mau masuk sekolah, sampai sekarang belum dapat seragam gratis dari Wali Kota, padahal sudah janji katanya bulan ini sudah dikasih,” ujar Warga Ila (39), Rabu (09/07).
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar mengenai teknis maupun realisasi program yang sempat dijanjikan tersebut.
“Belum ada penjelasan dari Dinas Pendidikan soal realisasi janji ini. Bahkan kami di DPRD juga belum tahu sumber anggarannya dari mana, karena belum pernah dibahas bersama,” ujar Ari kepada wartawan, Selasa (10/07).
Ia mengungkapkan bahwa DPRD Makassar hingga kini tidak mengetahui secara pasti bagaimana skema pembagian seragam gratis akan dijalankan, termasuk dari mana alokasi anggaran program tersebut berasal.
Ketidakjelasan ini dinilai cukup fatal mengingat dampaknya langsung menyentuh kebutuhan dasar para pelajar di kota ini.
“Kami belum menerima informasi detail terkait alokasi anggaran untuk seragam gratis. Tanpa pembahasan resmi antara legislatif dan eksekutif, tentu kami tidak bisa memberikan penjelasan apa pun ke masyarakat,” tegasnya.
Menurut Ari, kebingungan masyarakat merupakan konsekuensi dari buruknya koordinasi antarlembaga. Banyak orang tua mulai belanja seragam secara mandiri, khawatir jika menunggu justru membuat anak-anak mereka tidak siap masuk sekolah.
“Orang tua sudah mulai belanja, mereka bingung, harus beli atau tidak? Kalau ternyata nanti seragamnya gratis, tapi sudah terlanjur beli, ini kan merugikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan di lapangan jika informasi resmi dari pemerintah tak segera diumumkan. Dalam kondisi serba tidak jelas seperti ini, Ari khawatir ada oknum-oknum di sekolah yang memanfaatkan situasi untuk memungut biaya seragam atau menjual secara diam-diam.
“Kalau memang ada program seragam gratis, maka harus jelas. Tidak boleh ada pungutan-pungutan di sekolah. Kami tidak ingin ada praktik semacam itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ari mendesak Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera memberikan pernyataan resmi ke publik. Menurutnya, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
“Kami minta ada kejelasan secepatnya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan kepercayaan publik terhadap program pendidikan Pemkot ikut menurun,” tutupnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Zulkifly Nanda, mengungkapkan bahwa proses penataan administrasi dan pengadaan seragam telah mencapai fase krusial, yakni penandatanganan kontrak antara pihak penyedia dan pemerintah.
Ia menyebut bahwa dengan ditandatanganinya kontrak tersebut, proses distribusi seragam tinggal menunggu penyelesaian produksi oleh penyedia.
“Seragam gratis hari ini (01/07) sudah masuk ke tahap penandatanganan kontrak. Mudah-mudahan segera bisa kita laksanakan sebelum penerimaan siswa baru. Kita tinggal tunggu teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Bagian PBJ untuk finalisasi,” ujar Zulkifly, Senin (30/06).
Ia menambahkan bahwa secara umum proses pengadaan seragam gratis untuk tahun ini sudah sesuai jadwal. Dengan waktu tersisa sekitar dua hingga tiga minggu sebelum masa aktif tahun ajaran baru, Zulkifly optimistis distribusi seragam dapat dilaksanakan tepat waktu.
“Kalau saya lihat dari tracking laporannya, sudah tayang, sudah penandatanganan kontrak. Artinya kita masih punya waktu sekitar dua atau tiga minggu untuk menyelesaikan semuanya. Insyaallah bisa digunakan tahun ini,” katanya.
Meski begitu, Zulkifly mengaku masih menunggu laporan teknis lebih rinci dari Dinas Pendidikan terkait cakupan distribusi, apakah akan dilakukan secara serentak ke seluruh sekolah atau bertahap berdasarkan zonasi dan kesiapan penyedia.
“Saya belum bisa pastikan apakah ini untuk seluruh sekolah atau baru sebagian, tapi kita tunggu update dari Kepala Dinas Pendidikan,” imbuhnya.
