Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), menjadi sorotan serius DPRD Kota Makassar.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengungkapkan perlunya langkah strategis dan terukur dalam menanggapi membludaknya jumlah lulusan SD yang tidak sebanding dengan kapasitas sekolah negeri di kota ini.
“Kalau bicara penambahan rombongan belajar (rombel), itu tidak serta merta bisa dilakukan. Ada regulasi yang melarang penambahan tanpa mekanisme yang jelas dari Kementerian,” ujar Ari kepada wartawan, Senin (30/06).
Menurutnya, aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah sangat tegas soal batas rombel di sekolah negeri. Namun begitu, pihaknya tak menutup ruang evaluasi apabila di lapangan terdapat kapasitas ruang kelas yang memungkinkan untuk dibuka tambahan rombel.
“Kami sempat meminta agar dilihat dulu kondisi masing-masing sekolah. Kalau memang memungkinkan, ya ditambah, tapi tentu harus melalui jalur koordinasi dengan Kementerian. Kita tidak ingin ada aturan yang dilanggar,” tegasnya.
Masalah ketimpangan antara jumlah SD dan SMP bukan isu baru di Kota Makassar. Setiap tahun ajaran baru, fenomena ini kembali terjadi, lulusan SD membeludak, sementara kapasitas SMP negeri tidak mencukupi. Hal inilah yang mendorong DPRD mengambil posisi sebagai pengawal kebijakan pendidikan yang inklusif.
“Kita sebagai wakil rakyat tentu ingin memastikan bahwa semua anak-anak di Kota Makassar mendapatkan akses pendidikan. Tapi kenyataannya, jumlah SD jauh lebih banyak dibanding jumlah SMP, dan ini menimbulkan persoalan baru tiap tahun,” ucap Ari.
Dalam berbagai rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan, Komisi D kerap mengangkat persoalan ini dan terus mendorong solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Salah satu opsi yang kini mulai dikaji oleh Komisi D adalah memberikan subsidi anggaran pendidikan kepada sekolah-sekolah swasta yang ditunjuk.
Gagasan ini juga merujuk keputusan yang belum lama ini disampaikan oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah ikut membiayai pendidikan siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Banyak sekolah swasta yang tersedia di Makassar, tapi kita tahu tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya di sana. Oleh karena itu, kami menanyakan ke pemerintah kota, apakah memungkinkan memberi subsidi pendidikan ke sekolah swasta yang ditunjuk,” terang Ari.
Meski ide ini dinilai potensial untuk memperluas akses pendidikan, Ari menegaskan bahwa implementasinya tidak bisa serta-merta dilakukan tahun ini. Alasannya, segala bentuk pengeluaran anggaran daerah harus melalui kajian menyeluruh dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau untuk realisasi tahun ini tentu belum bisa, karena kita bicara uang masyarakat. Harus dikaji betul. Kita harus kalkulasikan dulu berapa banyak anak lulusan SD yang tidak tertampung di sekolah negeri,” jelasnya.
Ari juga menyinggung perlunya pendekatan sosial-ekonomi dalam menyusun kebijakan pendidikan ke depan. Salah satu gagasan yang mencuat adalah mendorong orang tua siswa dari keluarga mampu untuk tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri, agar kuota bisa dioptimalkan untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan.
“Bisa saja nanti ada pendekatan seperti itu. Tapi tentu semua harus melalui kajian yang mendalam, agar tidak menimbulkan ketimpangan baru,” katanya.
Menurut Ari, persoalan pendidikan tak bisa ditangani secara sepihak. Butuh sinergi antara pemerintah kota, DPRD, Dinas Pendidikan, serta masyarakat secara luas agar hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tetap terjaga.
“Pendidikan itu hak semua warga negara. Tugas kita memastikan bahwa tidak ada anak di Makassar yang putus sekolah hanya karena masalah daya tampung,” pungkasnya.
