KabarMakassar.com — Transformasi digital pemerintahan di daerah menjadi perhatian khusus dari Tim Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat berkunjung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Dilaksanakan di Ruang Rapat Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Bappelitbangda Sulsel menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Publik pada Selasa (06/05).
Selain Diskominfo SP Sulsel, Tim Peneliti dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri dan BRIN juga turut dilibatkan.
Fokus utama diskusi yakni pada strategi peningkatan partisipasi publik melalui platform digital juga penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Berbagai aspek juga turut dikaji oleh Tim peneliti BRIN diantaranya, tata kelola digital, kebijakan regulasi, infrastruktur, anggaran serta kesiapan SDM.
Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu menyampaikan agar BRIN mampu berperan aktif dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan.
“Kami berharap agar BRIN dengan kapabilitas riset yang dimilikinya, dapat mengkaji secara komprehensif dan menghasilkan panduan praktis dalam bentuk tools yang akan menjadi pedoman bagi IPPD dalam melaksanakan transformasi digital,” ujarnya.
Perwakilan Diskominfo SP Sulsel, Andi Paisal, menerangkan jika Indeks Kematangan SPBE Pemprov Sulsel mengalami tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Diketahui, indeks tersebut meningkat dari 2,05 (Cukup) pada 2021 dan 2022 dengan nilai 2,35 (Cukup), 3,09 (Baik) pada 2023, hingga 3,94 (Sangat Baik) pada 2024.
“Kami telah melaporkan berbagai capaian digitalisasi, termasuk layanan publik, administrasi pemerintahan, keamanan informasi, dan integrasi data sektoral, serta upaya manajemen keamanan informasi sebagai bagian dari tata kelola SPBE,” paparnya.
Jafung Prakom Ahli Muda yang juga Ketua Tim kerja Pengolahan Data dan E-Government pada Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo SP Sulsel ini menyebut, penilaian pada indeks kematangan digitalisasi pemerintahan didasarkan pada 47 indikator dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan.
“Ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi dengan telah adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang kita miliki,” tuturnya.
Sebagai informasi, peningkatan indeks turut berdampak pada Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel, yang naik dari 66,16 (Baik) dengan Predikat B pada 2022, 74,21 (Sangat Baik) dengan Predikat BB pada 2023, hingga 81,74 (Memuaskan) Predikat A pada 2024.
Diharapkan melalui kegiatan FGD tersebut akan lahir kajian dan rekomendasi dari BRIN dalam upaya meningkatkan indeks pemerintahan berbasis digital.
“Dengan peningkatan yang signifikan pada kedua alat ukur indeks tersebut, ke depannya kami juga berharap adanya sinergi yang positif dari seluruh pihak,” imbuhnya.
“Termasuk OPD lingkup Pemprov Sulsel, dan semua tingkatan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi yang sesuai Nawa Cita Presiden Prabowo,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, torehan positif kembali diraih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Terbaru, terkait capaian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan hasil evaluasi dimana Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.
Diketahui, nilai indeks naik dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat memuaskan pada tahun 2024.
Menteri PAN-RB secara langsung menyerahkan apresiasi kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Jakarta pada Rabu (30/04).
Hal tersebut sebagai bentuk pengakuan atas komitmen nyata dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah, dengan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi Tertinggi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64 persen pada tahun 2024. Sementara pada Reformasi Birokrasi General, peningkatan signifikan pada capaian penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (91), Tingkat Digitalisasi Arsip (84,55), Indeks Reformasi Hukum (98,16), Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Level 5), Indeks SPBE (3,94) dan Arsiteketur SPBE (Level 3).
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PAN-RB.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin menyampaikan jika peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Sulsel, perangkat daerah, ASN, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.
“Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di pemprov. sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar,” ucapnya.
Prestasi tersebut, kata Bustanul, tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, termasuk Digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan merit system.
“Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional,” jelasnya.
Pemprov Sulsel terus berkomitmen untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Kedepannya, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital serta pengentasan kemiskinan.
