Aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Makassar (Dok : Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com – Aksi protes terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 terus bergulir.
Puluhan orang dari Markas Daerah Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan mendatangi Kantor DPRD Kota Makassar, menuntut pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, yang dinilai gagal menjamin akses pendidikan merata.
Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Sulsel, Muhammad Taufiq Hidayat, menilai sistem SPMB tahun ini telah menyisakan persoalan serius dan berdampak langsung terhadap ribuan anak yang tidak bisa mengakses pendidikan negeri.
“Lebih dari dua ribu anak di Makassar gagal masuk sekolah negeri hanya karena kebijakan yang tidak adil. Ini bukan sekadar angka, ini soal masa depan. Dan kegagalan ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan,” tegas Taufiq, Selasa (15/07).
Ia juga menuding Achi Soleman telah kehilangan kendali atas mekanisme seleksi yang adil dan transparan.
Jalur zonasi dan afirmasi, yang seharusnya menjamin keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, justru dinilai telah dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
“Kami minta Pemkot Makassar tidak lagi ragu. Kepala Dinas Pendidikan harus segera dicopot. Jika tidak, maka ketimpangan ini akan terus berulang setiap tahun,” lanjutnya.
Selain mendesak pencopotan, Laskar Merah Putih juga meminta aparat penegak hukum segera turun tangan. Mereka menilai ada indikasi kuat praktik nepotisme dalam proses seleksi murid baru tahun ini.
“Kami tidak asal tuduh. Banyak laporan masyarakat yang menunjukkan dugaan manipulasi data afirmasi dan intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Maka kami minta aparat hukum periksa Achi Soleman dan jajarannya,” ujar Taufiq.
Ia juga menyayangkan sikap diam DPRD Kota Makassar yang dinilai belum mengambil langkah serius terhadap keresahan masyarakat.
Karena itu, Laskar Merah Putih turut mendesak DPRD untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membongkar secara terbuka pelaksanaan SPMB yang dinilai cacat sistem.
“DPRD tidak boleh hanya duduk manis. Mereka wakil rakyat dan harus hadir membela kepentingan rakyat. RDP wajib dilakukan segera,” tegasnya.
Dalam pernyataan resminya, Laskar Merah Putih juga menegaskan pentingnya pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya di aspek teknis seleksi, tetapi juga dalam prinsip keberpihakan kepada kelompok yang selama ini tertinggal.
“Pendidikan harus inklusif, merata, dan berpihak pada mereka yang tak punya akses, bukan hanya mereka yang punya koneksi. Inilah semangat konstitusi kita, dan inilah yang dilanggar oleh sistem PPDB hari ini,” pungkas Taufiq.
Adapun empat tuntutan resmi lainnya yang mereka ajukan kepada Pemerintah Kota Makassar dan DPRD sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, karena dinilai gagal menjamin pemerataan akses pendidikan, yang menyebabkan lebih dari 2.000 anak tidak diterima di sekolah negeri.
2. Mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa Kepala Dinas Pendidikan terkait dugaan praktik nepotisme dalam proses PPDB Tahun 2025.
3. Mendesak DPRD Kota Makassar untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi sistem PPDB Tahun 2025 yang dianggap tidak efektif dan merugikan masyarakat.
4. Mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berpihak kepada rakyat, khususnya kelompok termarjinalkan di Kota Makassar.
