Gedang Bulog Makassar, (Dok: Sinta Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, mengungkap adanya persoalan serius dalam tata kelola beras nasional.
Ia menemukan adanya timbunan beras di gudang Bulog yang tidak segera disalurkan ke masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menurunkan kualitas beras sekaligus menimbulkan dampak buruk bagi stabilitas harga di pasaran.
“Saya menemukan langsung di lapangan, beras yang terlalu lama disimpan dikhawatirkan akan menurun kualitasnya,” kata Cindy dilansir dari laman resmi Fraksi Nasdem, Selasa (19/08).
Politisi Partai NasDem itu menegaskan, persoalan pangan bukan hanya tentang ketersediaan produksi. Distribusi yang lancar hingga ke meja makan masyarakat adalah kunci utama.
“Produksi beras melimpah saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana itu bisa sampai langsung ke meja makan bapak dan ibu,” ujarnya.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan distribusi, sehingga beras yang seharusnya segera mengisi pasar justru menumpuk di gudang. Hal ini membuka celah terjadinya kelangkaan semu yang berdampak pada kenaikan harga.
Cindy juga menyoroti harga beras yang kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini disebut sangat membebani masyarakat, terutama keluarga dengan ekonomi terbatas.
“Harga beras sempat melonjak di atas HET, dan itu mencekik kantong masyarakat, apalagi bagi keluarga dengan banyak tanggungan,” tegasnya.
Sebagai acuan, Bapanas menetapkan HET beras medium di zona I, II, dan III masing-masing Rp12.500, Rp13.100, dan Rp13.500 per kilogram. Sedangkan untuk beras premium, HET ditetapkan Rp14.900, Rp15.400, dan Rp15.800 per kilogram sesuai zonasi wilayah.
Zona I meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Zona II mencakup Sumatra (selain Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan. Sementara zona III meliputi Maluku dan Papua.
Namun, realita di pasar menunjukkan harga kerap berada di atas ambang batas tersebut.
Selain distribusi dan harga, Cindy juga menyoroti persoalan kualitas. Ia mengingatkan agar pemerintah menjaga mutu beras yang beredar di masyarakat, terlebih setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan temuan beras oplosan.
“Kita sempat dihebohkan dengan beras oplosan atau beras yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Pangan itu harus dihadirkan dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin,” katanya.
Cindy menegaskan Komisi IV DPR RI tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan pihaknya akan terus mengawal jalannya produksi dan distribusi pangan, termasuk beras, agar berjalan optimal serta benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami memastikan beras yang diproduksi melimpah juga harus didistribusikan secara melimpah. Untuk itu, kami telah memanggil Menteri Pertanian, Kepala Bapanas, dan Kepala Bulog agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Menurutnya, langkah pengawasan DPR ini krusial untuk memastikan keberpihakan negara terhadap rakyat, sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional di tengah gejolak harga dan tantangan distribusi.
