Harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kenaikan, termasuk di Sulawesi Selatan. (Dok. Pinterest).
KabarMakassar.com — Harga beras berbagai kualitas di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan secara bertahap. Berdasarkan informasi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 9 Juli 2025, seluruh kategori beras tercatat naik dengan kisaran Rp100 hingga Rp350 per kilogram.
Kenaikan ini terjadi pada hampir seluruh jenis beras. Beras kualitas bawah I tercatat Rp12.450 per kilogram, sedangkan kualitas bawah II naik menjadi Rp12.600. Untuk kategori medium, kualitas I berada di angka Rp14.500 dan kualitas II di Rp14.100 per kilogram.
Sementara itu, beras kualitas super I dihargai Rp15.250 dan kualitas super II Rp14.700. Kenaikan ini menandai tren yang perlu diantisipasi, terutama karena dipengaruhi kondisi pasokan dan permintaan yang tidak seimbang di pasar.
Sementara itu, data dari Panel Harga Badan Pangan Nasional per hari yang sama mencatat, harga beras premium mencapai Rp16.125, sementara beras medium Rp14.625.
Pimpinan Wilayah Bulog Sulselbar, Fahrurozi, menjelaskan bahwa faktor utama kenaikan harga berasal dari berakhirnya masa panen. Hal ini menyebabkan suplai menurun, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
“Namanya harga kan bergerak, ya. Panen kemarin ini kan sudah selesai. Kalau panen sudah selesai, otomatis berpengaruh terhadap sisi suplai,” katanya, Rabu (09/08).
Dia menambahkan bahwa tren kenaikan ini bersifat sementara. Pasalnya, panen kedua diperkirakan akan segera berlangsung dalam waktu dekat, yang diharapkan bisa menstabilkan pasokan kembali.
“Karena sisi suplai saat ini ada penurunan, sementara permintaan tetap, otomatis harga mulai mengalami kenaikan. Tapi kenaikan ini menurut saya kenaikan sementara karena memang masih menunggu sampai panen berikutnya karena panen kedua biasanya akan dimulai di bulan Juli ini,” jelasmya
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga turut mencermati kondisi ini. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan bahwa kenaikan harga tetap harus direspons dengan kebijakan yang adaptif.
“Mana ada kenaikan (harga) normal? Kalau ada kenaikan pasti tidak normal. Karena itu harus ada intervensi,” tegasnya.
Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sudah disiapkan untuk memantau dan mengintervensi jika harga beras terus bergerak naik. Intervensi yang dilakukan bisa berupa gelaran pasar murah atau Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Kan kita punya tim TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Itu mencermati perkembangan situasi. Kalau harga beras mulai dianggap bergerak naik, maka pasti akan dilakukan intervensi. Dengan bentuk apa? Pasar murah, melakukan GPM (gerakan pangan murah) dan sebagainya,” paparnya.
Langkah tersebut, kata Jufri, menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat serta mencegah inflasi yang berlebihan di sektor pangan. Selain itu, intervensi diharapkan dapat meredam potensi spekulasi pasar akibat kekhawatiran ketersediaan stok.
“Dengan cara seperti itu kita berharap harganya bisa lebih stabil,” pungkasnya.
