Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif resmi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk masa bakti 2025–2030.
Politisi Partai NasDem yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan ini akan dikukuhkan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Kamis, (17/07) mendatang di Jakarta.
Prosesi pengukuhan akan berlangsung di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.
Undangan resmi pengukuhan ditandatangani oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, serta Sekretaris Jenderal Joune J.E. Ganda, Bupati Minahasa Utara.
Penunjukan Syaharuddin sebagai Wakil Ketua Umum merupakan bentuk kepercayaan terhadap kepemimpinannya di tingkat daerah, sekaligus pengakuan atas pengalamannya dalam kancah politik dan pemerintahan.
“Ini amanah besar, bukan hanya bagi saya secara pribadi, tapi juga bagi Kabupaten Sidrap dan Sulawesi Selatan. APKASI adalah wadah strategis untuk memperjuangkan kepentingan pemerintah kabupaten di tingkat nasional,” kata Syaharuddin, yang akrab disapa Syahar, Rabu (09/07).
Menurut Syahar, peran APKASI sangat penting dalam mendorong peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten. Organisasi ini menjadi garda depan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah, utamanya dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan.
“APKASI hadir untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah, memperkuat pelayanan publik, serta menjembatani kepentingan kabupaten dengan pemerintah pusat melalui advokasi dan kerja sama kebijakan,” jelasnya.
Selain itu, APKASI juga memainkan peran sebagai forum kolaborasi antardaerah. Lewat forum ini, para kepala daerah dapat berbagi pengalaman, solusi inovatif, dan sumber daya untuk mendorong pembangunan yang inklusif.
“Kerja sama antarkabupaten sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan bersama seperti ketimpangan pembangunan, birokrasi yang lambat, dan peningkatan SDM aparatur. APKASI mendorong pertukaran pengetahuan agar daerah tidak bekerja sendiri-sendiri,” tambahnya.
Sebagai Wakil Ketua Umum, Syahar berharap membawa warna baru dalam penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Keberadaan APKASI dinilai strategis di tengah kompleksitas tantangan pembangunan di daerah, mulai dari desentralisasi fiskal, ketimpangan infrastruktur, hingga kebutuhan peningkatan daya saing lokal.
APKASI sendiri merupakan organisasi non-pemerintah yang mewadahi seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia. Sejak berdiri, organisasi ini menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan otonomi daerah dan memperkuat kapasitas kelembagaan kabupaten.
Lebih lanjut, Syahar komitmennya untuk memperjuangkan isu-isu krusial yang dihadapi pemerintah kabupaten, termasuk kebutuhan penambahan anggaran transfer daerah, percepatan digitalisasi layanan publik, serta reformasi birokrasi di level lokal.
“Kami ingin pemerintah kabupaten tidak hanya jadi pelaksana kebijakan pusat, tapi juga punya ruang inisiatif dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Itulah yang akan kami perjuangkan di APKASI,” Pungkasnya.
