Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham saat Menerima Masa Aksi Laskar Merah Putih, (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, memberikan respons tegas dan penuh empati terhadap gelombang protes terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Dalam pertemuan langsung dengan massa Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan yang menggelar unjuk rasa di pelataran Kantor DPRD Makassar, Ari menyatakan bahwa dirinya dan Komisi D tidak pernah abai terhadap isu pendidikan, khususnya soal akses sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Jangan khawatir Pak, LMP untuk saya ini bukan orang lain, tetapi LMP ini bagian dari keluarga besar saya,” ujar Ari dalam pernyataannya yang disambut riuh tepuk tangan massa aksi.
Ia menolak keras anggapan bahwa DPRD, khususnya Komisi D, tidak hadir dalam persoalan pendidikan rakyat. Bahkan, menurutnya, perhatian terhadap hak anak untuk bersekolah di negeri sudah menjadi sikap yang ia suarakan jauh sebelum polemik SPMB 2025 mencuat.
“Kalau kita mengatakan bahwa Dewan tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat, mungkin saya minta itu untuk diralat. Kita bisa searching di Google, saya dari dulu selalu konsisten mendorong agar anak-anak kita bisa sekolah di negeri,” tegasnya.
Ari menegaskan, tidak boleh ada satu pun anak dari keluarga kurang mampu yang terhalang masuk sekolah negeri karena alasan sistem atau birokrasi.
Ia bahkan menyebut bahwa menekan mereka untuk masuk sekolah swasta tanpa bantuan negara adalah bentuk pengabaian terhadap amanah konstitusi.
“Saya, selaku Ketua Komisi D, menjamin bahwa seluruh anak-anak yang tidak mampu wajib bersekolah di sekolah negeri. Apapun langkahnya, apapun caranya. Kalau dipaksakan ke sekolah swasta dan tidak ada subsidi dari pemerintah, itu sama saja dengan membunuh pendidikan di Kota Makassar,” ujarnya lantang.
Lebih jauh, Ari menyampaikan bahwa Komisi D telah melakukan berbagai upaya koordinasi, baik dengan Dinas Pendidikan maupun langsung dengan Wali Kota Makassar. Tujuannya jelas, memastikan seluruh anak usia sekolah mendapat bangku di sekolah negeri tanpa kecuali.
“Kami semua, yakin dan percaya, selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kami bukan hanya wakil rakyat dalam nama, tapi juga dalam tindakan. Pemerintah harus berada di garda terdepan untuk melindungi dan membela rakyat, khususnya mereka yang tidak mampu,” ucapnya.
Ari berjanji bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti kegelisahan masyarakat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan.
“Saya tidak suka berjanji, tapi saya ingin merealisasikan. Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan RDP untuk mencari titik temu dan solusi. Supaya tak ada lagi anak Makassar yang gagal sekolah hanya karena sistem,” tegasnya.
Ari juga menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat pemerataan sosial, bukan alat diskriminasi. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal kebijakan pendidikan yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Yakin dan percaya, kami selalu ada untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan untuk semua, bukan untuk sebagian,” pungkas Ari.
Sebelumnya, massa dari Laskar Merah Putih mendesak Wali Kota Makassar menyeruduk Kantor DPRD Kota Makassar, salah satu tuntutan yang menarik perhatian adalah mencopot Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman yang dinilai gagal menjalankan SPMB 2025 secara adil dan merata.
Mereka juga menuntut aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik nepotisme dalam jalur afirmasi serta meminta DPRD menggelar RDP sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keresahan publik.
