Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau akrab disapa Appi, menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat pesisir dan kepulauan di hadapan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, di Balai Kota Makassar, Kamis (28/08).
Pertemuan ini dihadiri jajaran MPR RI, termasuk Staf Khusus dan Staf Ahli Eddy Soeparno, serta Sekda Kota Makassar Zulkifly Nanda dan Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman.
Dimana agenda membahas persoalan persampahan dan infrastruktur kepulauan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota.
Appi menyampaikan langsung aspirasi masyarakat delapan pulau berpenghuni di Makassar dengan jumlah penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Ia menyoroti minimnya akses listrik PLN, keterbatasan dermaga untuk mobilitas warga, serta kebutuhan pendidikan yang layak.
“Listrik PLN di pulau-pulau kita masih belum maksimal, sementara dermaga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan perekonomian. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat bisa jadi solusi agar anak-anak tidak putus sekolah,” ujar Appi, dihadapan Eddy Soeparno saat bertandang di Balaikota Makassar.
Ia mengusulkan agar salah satu pulau dijadikan pusat pendidikan terpadu, mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA, dilengkapi dengan tenaga pendidik, layanan kesehatan, serta insentif bagi tenaga kerja yang bertugas di wilayah kepulauan.
Selain kepulauan, Appi menegaskan bahwa persampahan merupakan isu serius yang harus ditangani secara berkelanjutan. Saat ini, TPA Antang yang menampung sampah puluhan tahun sudah mencapai ketinggian 16–17 meter di atas lahan seluas 19 hektare. Kondisi tersebut rawan memicu risiko lingkungan bahkan ledakan gas metana.
“Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya. Karena itu, kami sedang mencari teknologi yang bisa menuntaskan masalah ini,” jelas Appi.
Pemkot Makassar saat ini hanya ingin membawa residu sampah ke TPA. Selebihnya, pengolahan dilakukan sejak dari sumber, melalui optimalisasi TPS 3R, bank sampah, hingga mendorong partisipasi masyarakat. Bahkan, Appi menggagas keterlibatan SKPD dan partai politik untuk membina warga di tingkat RT agar budaya pilah sampah bisa terbentuk.
Di sisi lain, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) menjadi harapan besar. Sejumlah perusahaan sudah menjajaki kerja sama, namun masih dalam tahap penjajakan. “Kami tidak menolak PSEL, justru berharap bisa segera terealisasi. Sampah diolah, listrik dihasilkan, hanya residu yang ke TPA,” tegas Appi.
Dengan sinergi pusat dan daerah, Appi berharap Makassar bisa menuntaskan dua masalah mendesak sekaligus: sampah perkotaan yang menumpuk dan infrastruktur kepulauan yang tertinggal.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pemerintah pusat kini tengah menyiapkan skema nasional untuk pengelolaan sampah. Salah satunya, pembangunan 33 unit incinerator di berbagai daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari.
“Daerah yang TPA-nya sudah penuh mau tidak mau harus mencari alternatif. Nanti listrik hasil pembakaran sampah akan dibeli PLN dengan skema yang lebih pasti, tanpa tipping fee,” ungkap Eddy.
Menurutnya, hambatan selama ini ada di regulasi dan pembiayaan. Namun pemerintah sedang merevisi Perpres pengelolaan sampah agar lebih sederhana dan menarik bagi investor. “Ini bukan hanya soal mengurangi beban TPA, tapi juga solusi energi terbarukan,” tambahnya.
Eddy menyambut positif aspirasi Appi dan menegaskan akan membawa isu ini ke agenda pembangunan nasional. “Aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan harus diakomodasi. Begitu juga dengan sampah, karena ini menyangkut kualitas hidup perkotaan,” pungkasnya.
