Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, Dok Istimewa.
KabarMakassar.com — Ancaman praktik curang dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mencuat.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mengingatkan keras para kepala sekolah dan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berupaya memanfaatkan momen PPDB 2025 sebagai ladang permainan kotor.
Ari menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya proses penerimaan siswa tahun ini agar terbebas dari calo, pungutan liar, serta intervensi pihak luar yang selama ini menjadi keluhan tahunan masyarakat.
“Kami tidak main-main. Jika masih ada kepala sekolah nakal atau calo yang berkeliaran, kami minta Dinas Pendidikan tindak tegas. Tidak ada tempat lagi bagi permainan seperti itu di sistem kita,” tegas Ari, Selasa (20/5).
Politisi Partai NasDem itu bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan tidak ada ruang bagi celah kecurangan. Menurutnya, Dinas Pendidikan telah berkomitmen membentuk posko pengaduan terpadu yang akan menampung laporan masyarakat selama masa penerimaan siswa berlangsung.
Posko ini diharapkan menjadi kanal utama pengawasan publik, sekaligus alat kontrol transparansi dan akuntabilitas proses SPMB di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Makassar.
“Kalau ada yang merasa dipersulit atau menemukan pelanggaran, laporkan. Jangan biarkan praktik ini terus berulang tiap tahun,” tegas Ari.
Terkait sulitnya akses ke sekolah negeri favorit, Ari meminta orang tua untuk lebih realistis dan taat pada mekanisme yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB 2025. Ia menyebut persoalan timbul bukan karena sistem, melainkan karena keinginan orang tua yang memaksakan anaknya ke sekolah tertentu tanpa memenuhi syarat jalur.
“Jangan hanya kejar nama besar sekolah. Kita ingin sistem ini berjalan adil untuk semua. Jika semua pihak patuh, tidak akan sulit mendapatkan sekolah,” katanya.
Anggota Komisi D, Muchlis A. Misbah, menilai sistem baru ini sebagai langkah korektif atas praktik manipulasi yang kerap terjadi pada skema zonasi sebelumnya, termasuk penggunaan ‘alamat titipan’ hingga rekayasa status kakak beradik.
“Melalui sistem domisili, hanya siswa yang benar-benar tinggal di wilayah sekitar sekolah yang berhak mendaftar. Jadi tidak bisa lagi ada perpindahan murid tanpa perpindahan keluarga,” tegas Muchlis dari Fraksi Mulia.
Dalam sistem baru ini, pendaftaran tetap dilakukan secara online. Namun, keabsahan domisili menjadi syarat mutlak. Sementara untuk jalur pindahan atau mutasi, seluruh anggota keluarga wajib berpindah alamat resmi agar pengajuan bisa diterima.
Muchlis menjelaskan bahwa sistem ini tetap mempertahankan prinsip jarak terdekat sebagai prioritas seleksi, dengan batas maksimal jumlah siswa per rombongan belajar, 28 siswa untuk SD dan 32 siswa untuk SMP.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap sekolah unggulan.
“Kita ingin mengakhiri praktik pemusatan siswa di sekolah favorit. Semua sekolah harus menjadi unggulan di wilayahnya masing-masing. Jangan lagi ada mental ‘berburu nama besar’,” ujarnya.
Muchlis menekankan pentingnya peran sekolah swasta dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, terlebih bagi keluarga prasejahtera. Menurutnya, peningkatan insentif atau kemitraan dengan sekolah swasta perlu dikaji lebih lanjut.
“Harapan kami, sistem baru ini menciptakan PPDB yang lebih jujur, adil, dan benar-benar berpihak pada warga sekitar. Tidak boleh ada lagi celah permainan dalam proses seleksi,” tandasnya.
Diketahui, SPMB 2025 akan dibuka dalam beberapa jalur resmi, termasuk jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Ari mengimbau masyarakat memahami masing-masing jalur tersebut, agar tak terjebak pada pola lama yang membuka ruang intervensi.
Dengan pengawasan ketat dari legislatif dan penguatan posko pengaduan, DPRD Makassar berharap pelaksanaan PPDB tahun ini menjadi titik balik menuju sistem pendidikan yang lebih bersih dan berpihak pada kepentingan publik.
