Ketua Fraksi PKB, Andi Makmur Burhanuddin, (Dok: Ist)KabarMakassar.com – Proses seleksi direksi dan dewan pengawas (dewas) Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Makassar terus menjadi perhatian publik.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar menyatakan keyakinannya bahwa Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham akan menjaga profesionalisme dalam setiap tahapannya.
Ketua Fraksi PKB, Andi Makmur Burhanuddin, menegaskan bahwa keberadaan Perusda bukan sekadar institusi bisnis, melainkan instrumen penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan layanan publik yang berkualitas. Karena itu, figur yang terpilih sebagai pengelola harus benar-benar kompeten, berintegritas, dan memiliki visi jelas.
“Kami percaya tim seleksi bekerja objektif, transparan, dan hasil akhirnya menghadirkan figur terbaik untuk kemajuan Perusda Makassar,” tegasnya, Kamis (28/08).
PKB menekankan bahwa proses seleksi harus dilakukan secara terbuka agar publik memiliki keyakinan penuh pada hasilnya. Transparansi dianggap sebagai kunci untuk membangun legitimasi publik terhadap pengelolaan BUMD.
“Kalau seleksi dilakukan transparan, masyarakat akan lebih percaya dan hasilnya pun akan lebih kuat dari sisi legitimasi,” tambah Sekretaris DPC PKB Makassar.
Sebelumnya, seleksi terbuka Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar memasuki tahap krusial.
Dari total 811 pendaftar, hanya 177 orang yang dinyatakan lolos verifikasi dokumen, sementara 634 lainnya gugur karena tak melengkapi berkas hingga batas akhir pendaftaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Ekbang) Kota Makassar, Muh Amri Maula, menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel demi menghadirkan figur profesional yang bisa memperkuat kinerja BUMD.
“Dari 811 pendaftar, hanya 177 orang yang dinyatakan lengkap dokumennya. Sisanya, 634 orang otomatis gugur karena tidak melengkapi persyaratan hingga batas waktu berakhir, bahkan ada yang tidak merespons tim verifikator,” jelas Amri.
Amri menambahkan, formasi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) menjadi posisi paling banyak diminati, disusul PD Parkir, PD Pasar, PD Terminal, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Antusiasme masyarakat tinggi, terlihat dari jumlah pendaftar. Tetapi hanya yang benar-benar serius dan memenuhi syarat yang bisa lanjut ke tahap berikutnya,” ujarnya.
Seleksi ini akan mengisi pucuk pimpinan di lima BUMD strategis, yaitu PDAM, PD Parkir, PD Pasar, PD Terminal, dan BPR. Dari 177 peserta yang lolos verifikasi, mereka wajib menyusun makalah sebagai syarat sebelum masuk ke tahap uji kelayakan dan kepatutan (UKK).
“UKK akan berlangsung pada 30–31 Agustus 2025 di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar. Hari pertama untuk calon Direksi, hari kedua khusus Dewan Pengawas,” terang Amri.
Tahapan UKK akan melibatkan tim penguji dari kalangan akademisi dan praktisi berpengalaman, di antaranya Prof. Dr. Aswanto (mantan Wakil Ketua MK RI), Prof. Dr. Ir. Batara Surya (Rektor Universitas Bosowa), Dr. Muhammad Idris DP (mantan Sekda Sulbar), Dr. Hudli Huduri (Regional Manager PT Panin Bank KTI), serta Drs. Nur Kamrul Zaman (mantan birokrat Pemkot Makassar).
Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menaruh harapan besar pada proses seleksi ini. Kehadiran Direksi dan Dewan Pengawas yang profesional dinilai akan mampu mengoptimalkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Seleksi ini adalah momentum memperkuat BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. Kami ingin figur yang teruji dan memiliki visi besar untuk Makassar,” pungkas Amri.
