rapat koordinasi khusus bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di kantor DLH (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan keseriusannya dalam membenahi persoalan sampah kota yang semakin kompleks.
Fokus utama diarahkan pada pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang yang kini menjadi penentu keberhasilan kota meraih predikat Adipura.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin rapat koordinasi khusus bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di kantor DLH, Jalan Chairil Anwar, Rabu (27/08).
Appi menekankan perlunya langkah luar biasa untuk mengatasi beban TPA Antang yang kian mendesak. Menurutnya, pembenahan tidak bisa lagi ditangani secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh perangkat daerah (OPD).
“Saya mau kita fokus pembenahan akses di area TPA. Nilai terbesar Adipura ada di sana, dan itu harus kita intervensi maksimal. Jangan ada lagi ego sektoral. DLH jadi lead, tapi semua OPD wajib support,” tegas Appi.
Berdasarkan evaluasi sementara, nilai pengelolaan persampahan Makassar masih berada di angka 60-an, jauh dari target 85. TPA Antang menjadi titik paling kritis lantaran belum tertata optimal. Ia meminta dilakukan perbaikan topsoil, akses jalan, hingga pengelolaan kolam lindik, agar TPA tidak sekadar jadi lokasi pembuangan, tetapi terkelola secara terencana.
“TPA harus memperlihatkan bahwa masih mampu menerima sampah dengan sistem yang jelas. Penataan halus, perencanaan, dan pengaturan penempatan sampah itu wajib dilakukan,” ujarnya.
Appi mengingatkan, permasalahan teknis di lapangan tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan normatif. Ia mendorong adanya langkah darurat untuk merespons cepat setiap persoalan pekerjaan di TPA.
“Bukan lagi saatnya berpikir ideal. Kalau hanya berpikir ideal, selesai. Sekarang harus extraordinary, supaya progres bisa tetap berjalan,” tegasnya.
Salah satu masalah yang mendapat sorotan adalah akses jalan dan penimbunan material. Munafri meminta agar transportasi sementara diatur agar tidak mengganggu aktivitas, serta mencari lokasi penimbunan terdekat agar pekerjaan lebih cepat.
“Kalau soal penimbunan bisa dibicarakan langsung dengan kontraktor. Jangan semua dibebankan ke pemerintah, tapi kita atur supaya ada solusi cepat,” tambahnya.
Lebih jauh, Appi menekankan bahwa solusi pengelolaan sampah tidak boleh berhenti di level TPA. Program ini harus bermuara pada penguatan edukasi masyarakat melalui pola pembinaan di tingkat RT/RW.
Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mengambil peran sebagai pembina wilayah. Satu dinas diberi tanggung jawab mendampingi satu atau beberapa RT sesuai kapasitasnya. Mitra kerja juga bisa dilibatkan agar pola pembinaan lebih masif.
“Semua OPD harus turun. Jangan lagi ada pegawai yang abai soal sampah, apalagi plastik. DLH sendiri harus jadi teladan dengan menghadirkan pertanian percontohan di lingkup instansi,” kata Appi.
Appi menargetkan agar pengelolaan sampah dapat terintegrasi dengan urban farming atau pertanian perkotaan. Konsep ini diharapkan mampu mengubah paradigma sampah dari beban menjadi sumber daya produktif.
“Program sampah ini harus bermuara pada urban farming. Sampah organik bisa kita olah jadi kompos, jadi pakan maggot, dan kembali mendukung pertanian kota,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Ia meminta DLH melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh inventaris dan peralatan pendukung. Setiap unit harus dimaksimalkan agar pekerjaan tidak terhambat.
“Semua alat kita cek, inventaris maksimalkan. Kita ingin ini jalan dengan serius,” tegasnya.
Ia kemudian menekankan pentingnya soliditas lintas sektor. Ia mengingatkan, persoalan sampah bukan masalah baru, tetapi harus segera ditunjukkan ada progres nyata di lapangan.
“Persoalan ini sudah lama, tapi sekarang kita tunjukkan ada niat baik, ada progres, dan ada langkah konkret untuk memperbaiki semuanya,” pungkasnya.
