KPU Sulsel dan Dinas Pendidikan Sulsel Teken MoU Pemilihan Osisi Serentak (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Pendidikan Sulsel resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di lingkungan sekolah menengah atas (SMA/SMK/SLB) se-Sulawesi Selatan.
Penandatanganan ini berlangsung di Aula KPU Sulsel dan disaksikan oleh jajaran pejabat serta staf dari kedua instansi, Kamis (28/08).
Kerja sama ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat literasi demokrasi sejak dini. Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menegaskan bahwa pihaknya siap turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mendampingi para pelajar memahami arti penting demokrasi dan proses kepemiluan.
“Pada prinsipnya kami KPU Provinsi Sulawesi Selatan siap melakukan pendampingan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada siswa-siswa SMA/sederajat di seluruh Sulsel. Bahkan ke depan, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS akan dilaksanakan secara serentak sebagai bagian dari pendidikan demokrasi yang lebih nyata,” ujar Hasbullah.
Langkah ini sejalan dengan komitmen KPU pasca pemilu serentak 2024 yang terus mendorong pendidikan pemilih berkelanjutan. Harapannya, generasi muda Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga memiliki kesadaran penuh tentang peran pentingnya dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Kalau sejak di bangku sekolah siswa sudah terbiasa dengan proses demokrasi yang sehat, maka ke depan mereka akan menjadi pemilih yang matang dan kritis. Itulah investasi jangka panjang yang kami bangun bersama,” tutup Hasbullah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, pengalaman demokrasi di sekolah merupakan pintu awal untuk melahirkan generasi yang melek politik, kritis, dan partisipatif.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif KPU Sulsel. Kami memohon dukungan penuh agar pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini berjalan lancar, khususnya dalam agenda pemilihan serentak Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMA, SMK, maupun SLB. Terima kasih juga kepada KPU yang sudah memfasilitasi penandatanganan kerja sama ini,” ungkapnya.
Dalam kerja sama tersebut, Dinas Pendidikan akan memfasilitasi penyediaan ruang dan sarana di sekolah, sementara KPU hadir sebagai pendamping dan penyelenggara edukasi demokrasi. Formatnya tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga praktek langsung melalui pemilu OSIS yang disiapkan layaknya pesta demokrasi sungguhan.
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, menilai wacana pemilihan ketua OSIS secara serentak di sekolah-sekolah memang menarik, namun bukan merupakan hal yang mendesak.
Menurutnya, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah pendampingan siswa dalam berorganisasi dan memastikan seluruh siswa memiliki ruang untuk berkembang.
“Kalau mau serentak, silakan saja. Tapi kita juga harus melihat dari sisi penganggarannya seperti apa. Jangan sampai ini menjadi beban bagi siswa,” kata Yeni, Jumat (15/08).
Yeni menilai, pemilihan ketua OSIS bukanlah substansi utama dalam pembinaan kepemimpinan siswa. Yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana sekolah mendampingi dan membimbing siswa dalam berorganisasi, baik di OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), maupun Paskibraka.
“Semua siswa harus diberi kesempatan berorganisasi. Itu jauh lebih penting dan lebih bagus. Pendampingan itu yang harus diperkuat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, pelaksanaan pemilihan ketua OSIS tidak perlu dibuat terlalu rumit seperti pemilihan legislatif atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, saat ini anak-anak sudah memiliki banyak referensi dan informasi terkait proses pemilihan melalui media dan teknologi, sehingga tidak perlu lagi simulasi berlebihan.
“Kalau mau mengajarkan demokrasi, ya ajarkan saja prinsip-prinsipnya. Tidak harus dibuat sekompleks pemilu caleg/Pilkada. Sederhana saja, anak-anak tetap akan paham,” jelasnya.
