Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Dok: Ist)
KabarMakassar.com — Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi, menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin pada Selasa (10/06).
Berlokasi di Kantor Gubernur Sulsel, agenda tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan OJK dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau yang dikenal dengan TPAKD.
Diketahui, program ini menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong inklusi serta literasi keuangan yang merata, terkhusus di wilayah pedesaan hingga daerah terpencil.
“Ini menjadi salah satu strategi penting dalam membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan,” tukas Fatmawati Rusdi.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa-desa pun bisa menikmati layanan keuangan yang aman, termasuk pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” tambahnya.
Ia menegaskan, Pemprov Sulsel berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan edukasi keuangan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pemprov Sulsel berkomitmen mendukung percepatan inklusi keuangan, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program literasi. Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini betul-betul menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” jelasnya.
Selama ini, kata Fatmawati, program TPAKD di Sulsel dinilai cukup progresif dan telah menjadi rujukan nasional dalam pengembangan model inklusi keuangan berbasis lokal.
Dengan potensi besar yang ada di sektor pertanian dan UMKM, Sulsel berupaya mendorong adopsi layanan keuangan digital, termasuk asuransi mikro serta pinjaman berbasis kelompok.
Sementara itu, Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menyatakan bahwa TPAKD dirancang sebagai forum koordinasi antarinstansi di daerah untuk mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan semangat SIKOKO, sinergitas, komitmen, dan konsistensi, kami terus mendorong inovasi daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mulai dari pengembangan ekonomi daerah berbasis pertanian, literasi keuangan syariah hingga pemanfaatan transaksi keuangan digital di pedesaan dan daerah terpencil” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyebut, penghargaan TPAKD Award 2025 menjadi bukti nyata komitmen Sulsel dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berdampak langsung ke masyarakat.
OJK turut memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Sulsel per Maret 2025. Total aset perbankan di Sulsel tercatat sebesar Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen secara tahunan (year-on-year).
Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp137,34 triliun atau tumbuh 6,55 persen (yoy), sementara penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun atau naik 3,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara rinci, kredit produktif tercatat sebesar Rp83,39 triliun, sedangkan kredit konsumtif sebesar Rp76,89 triliun.
Di sektor pasar modal, jumlah investor terus meningkat. Tercatat sebanyak 409.932 investor per Maret 2025, naik 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham juga mencapai Rp6,09 triliun.
Adanya pertumbuhan ini, maka Provinsi Sulsel dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis digital maupun konvensional.
Pemprov Sulsel dan OJK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, inklusif, serta berkelanjutan.
