KabarMakassar.com — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, akan dijadwalkan pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Dimana sebelumnya dijadwalkan pada Kamis (06/02) hari ini.
Di Sulawesi Selatan sendiri, sebanyak 23 kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota, akan dilantik serentak di Jakarta. Keputusan ini mencakup tambahan tiga kepala daerah dari Pinrang, Selayar, dan Pangkep setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pilkada di daerah tersebut pada Rabu (05/02) kemarin.
Sementara itu, dua daerah lainnya, yakni Jeneponto dan Palopo, masih akan menjalani sidang pembuktian di MK pada 7-17 Februari 2025 sebelum keputusan akhir terkait pelantikan mereka ditetapkan.
Berikut daftar pasangan kepala daerah terpilih di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Pilkada 2024:
Gubernur Sulawesi Selatan:
Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi (3.014.255 suara)
Wali Kota dan Bupati Terpilih:
1. Makassar: Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika (319.112 suara)
2. Gowa: Husniah Talenrang – Darmawangsyah Muin (225.429 suara)
3. Bantaeng: Muhammad Fathul Fauzy Nurdin – Sahabuddin (69.036 suara)
4. Sinjai: Ratnawati Arif – Andi Mahyanto (64.735 suara)
5. Bone: Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin (199.954 suara)
6. Wajo: Andi Rosman – dr. Baso Rahmanuddin (130.061 suara)
7. Soppeng: Suwardi Haseng – Selle Ks Dalle (80.266 suara)
8. Maros: Chaidir Syam – A. Muetazim Mansyur (121.892 suara)
9. Barru: Andi Ina Kartika Sari – Abustan (47.765 suara)
10. Sidrap: Syaharuddin Alrif – Nurkanaah (113.390 suara)
11. Enrekang: Yusuf Ritangnga – Andi Tenri Liwang La Tinro (75.638 suara)
12. Tana Toraja: Zadrak Tombeg – Erianto Laso’ Paundanan (83.076 suara)
13. Luwu: Patahuddin – Muhammad Dhevy Bijak (97.775 suara)
14. Luwu Utara: A. Abdullah Rahim – Jumail Mappile (73.716 suara)
15. Luwu Timur: Irwan Bachri Syam – Puspawati Husler (88.748 suara)
16. Parepare: Tasming Hamid – Hermanto (38.423 suara)
17. Takalar: Mohammad Firdaus Daeng Manye – Hengky Yasin (111.290 suara)
18. Toraja Utara: Frederik Victor Palimbong – Andrew Branch Silambi (68.422 suara)
19. Kepulauan Selayar: Muh Natsir Ali – Muhtar (42.505 suara)
20. Pangkajene Kepulauan: Muhammad Yusran Lalogau – Rahman Assagaf (105.497 suara)
21. Bulukumba: Andi Muchtar Ali Yusuf – A Edy Manaf (141.604 suara)
22. Pinrang: (Belum ada data suara, dipastikan ikut pelantikan)
23. Pangkep: (Belum ada data suara, dipastikan ikut pelantikan)
Sebelumnya, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi (Cicu) merespon mengenai penundaan pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024.
Diketahui, pelantikan yang awalnya dijadwalkan pada 6 Februari 2025, dikabarkan akan diundur dan dijadwalkan ulang antara 18 hingga 20 Februari 2025.
Penundaan ini disebabkan oleh hasil sidang sela Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar pada 4-5 Februari 2025.
Merespon hal itu, Cicu mengaku setuju dengan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih di Sulawesi selatan (Sulsel). Dia memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Kata Cicu keputusan ini diambil untuk memberi waktu yang cukup setelah putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024. Ia menilai bahwa keputusan Kemendagri untuk menunda pelantikan merupakan langkah yang sangat strategis.
“Saya sangat mengapresiasi langkah ini. Ini adalah langkah yang strategis diambil oleh kementerian untuk menunggu sidang sela di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Cicu kepada wartawan, Minggu (02/02).
Sidang sela Mahkamah Konstitusi menjadi titik krusial dalam menentukan apakah ada gugatan sengketa hasil Pilkada yang masih berlangsung.
Cicu menjelaskan bahwa penundaan pelantikan memungkinkan pemerintah untuk menunggu hasil sidang tersebut.
“Jika hasil sidang sela MK menunjukkan bahwa ada gugatan yang ditolak atau kasus kepala daerah yang masih bermasalah, maka hanya kepala daerah yang bersih dari sengketa yang akan dilantik secara serentak,” katanya.
Cicu juga menekankan, langkah ini akan memberikan dampak positif. Tidak hanya dalam hal efisiensi anggaran, tetapi juga dalam mempercepat proses pemerintahan di daerah.
