Anggota Komisi VII DPR RU dari Fraksi PKS, Rofik Hananto (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Di tengah ancaman perlambatan ekonomi global dan efek lanjutan dari pandemi, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, menegaskan komitmennya dalam mendorong relaksasi ekstra Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Menurut Rofik, UMKM memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Ini artinya, mereka adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun sayangnya, masih banyak yang kesulitan mengakses modal usaha,” ungkap Rofik dalam keterangan resminya, di Web Fraksi PKS DPR RI, Senin (12/05).
Meski pemerintah telah menyalurkan program KUR dengan skema subsidi bunga dan penjaminan, Rofik menilai, realisasi di lapangan belum optimal. Banyak pelaku UMKM belum bisa menikmati manfaat KUR karena terhambat prosedur yang rumit, kurangnya informasi, hingga syarat agunan yang masih menjadi momok.
“Faktanya, sebagian besar pelaku UMKM belum familiar dengan proses administrasi yang diminta bank. Sebagian lainnya bahkan tidak tahu bahwa mereka berhak mengakses KUR. Ini adalah kesenjangan yang harus segera dijembatani,” tegas Rofik.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar segera melakukan relaksasi ekstra terhadap skema KUR. Bukan sekadar melonggarkan syarat administratif, Rofik juga meminta adanya penyesuaian menyeluruh, mulai dari suku bunga yang lebih rendah, tenor pinjaman yang lebih fleksibel, hingga adanya pendampingan teknis langsung kepada pelaku usaha kecil di berbagai daerah.
“Kita tidak bisa hanya menunggu UMKM datang ke bank. Pemerintah dan lembaga keuangan harus aktif menjemput bola. Harus ada tim yang turun langsung ke lapangan, melakukan edukasi, dan memastikan setiap pelaku usaha kecil mendapatkan hak atas pembiayaan yang murah, cepat, dan aman,” jelasnya.
Menurut Rofik, penguatan struktur permodalan UMKM adalah strategi fundamental dalam membangun daya tahan ekonomi nasional.
Ia menekankan bahwa negara-negara dengan sektor UMKM yang kokoh terbukti lebih tahan dalam menghadapi krisis. UMKM bukan hanya pencipta lapangan kerja, tetapi juga mesin utama penggerak ekonomi riil dan pengaman daya beli masyarakat.
“Ketika dunia mengalami guncangan, UMKM-lah yang pertama kali merasakan dampaknya. Maka membangun ketahanan ekonomi dari bawah dari warung, bengkel, petani, dan pengrajin adalah langkah strategis, bukan sekadar pilihan,” tambahnya.
Rofik juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menilai, keberhasilan distribusi dan kemudahan akses KUR sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga penjamin, serta perbankan.
“Semua pihak harus terlibat aktif. Jangan sampai KUR hanya dinikmati oleh pelaku usaha di kota-kota besar. Kita harus pastikan bahwa nelayan di pesisir, petani di desa terpencil, hingga ibu rumah tangga yang membuka usaha rumahan juga bisa mengakses fasilitas ini,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keadilan dalam akses pembiayaan akan menjadi landasan bagi pemerataan ekonomi.
“Jika UMKM kuat, maka ekonomi Indonesia akan kokoh. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Sudah saatnya negara hadir lebih nyata, lebih dekat, dan lebih berpihak,” tutup Rofik.
Dengan dorongan kuat dari parlemen dan sinergi lintas sektor yang solid, harapan untuk menjadikan KUR sebagai jembatan keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku usaha kecil kini terbuka semakin lebar.
