PJ Sekda Kota Makassar, Nielma Palamba, Saat Menyampaikan LKPJ 2024 di ruang Paripurna DPRD kota Makassar (Dok : Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar mengklaim capaian kinerja tahun 2024 sebesar 80,67 persen, sebagaimana disampaikan dalam forum resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang digelar di Kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (06/05).
Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kota Makassar, Nielma Palamba, mewakili Wali Kota Munafri Arifuddin memaparan program dan kegiatan yang direncanakan sepanjang tahun anggaran 2024 pada dasarnya telah terlaksana untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
“Capaian kinerja telah terealisasi melalui berbagai urusan pemerintahan yang dialokasikan dalam belanja APBD Kota Makassar tahun 2024, dengan realisasi keuangan sebesar 80,67 persen per 31 Desember 2024 berdasarkan laporan unaudit,” ujar Nielma.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemkot Makassar tetap berkomitmen terhadap visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan, yang dijabarkan melalui program kerja bertajuk Mulia Kotanya, Mulia Warganya.
“Kami senantiasa berupaya maksimal memberikan yang terbaik sesuai kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang kami miliki. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan,” tambahnya.
Namun, di balik capaian angka tersebut, Nielma tidak secara rinci memaparkan efektivitas, pemerataan manfaat, serta dampak langsung program terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah pinggiran dan kawasan padat penduduk.
Laporan LKPJ ini juga belum secara rinci memuat ukuran keberhasilan sejumlah program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, serta perbaikan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menyebut ajakan kolaborasi dari eksekutif belum dibarengi dengan strategi konkret yang menjawab kebutuhan lintas sektor.
“Isu-isu krusial seperti pengelolaan sampah, pembenahan transportasi publik, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mendapatkan porsi besar dalam laporan yang disampaikan,” tegas politisi muda PKB tersebut.
Meski demikian, Fahrizal tetap mengapresiasi semangat keterbukaan pemerintah kota, namun menekankan pentingnya LKPJ dijadikan sebagai alat evaluasi yang substansial, bukan sekadar agenda tahunan.
“Kami ingin laporan ini menjadi pintu evaluasi kritis, bukan sekadar angka-angka indah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menilai capaian realisasi anggaran yang cukup tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar berdampak pada masyarakat.
“Angka ini sangat baik, tapi tetap saja kita harus memastikan apakah realisasinya benar-benar menyentuh langsung ke masyarakat atau tidak.”
Supratman menyebut, pihaknya tak bisa melakukan intervensi karena hasil LKPJ adalah hasil dari masa pemerintahan sebelumnya.
“Inikan pemimpin yang lama, jadi kita tidak bisa terlalu bagaimana-bagaimana juga,”
Ia menambahkan, transparansi dalam pelaksanaan dan evaluasi program di lapangan menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak sekadar rutinitas birokrasi.
“Kita tidak mau kalau ini hanya bersifat seremonial atau formalitas. Jangan sampai seperti itu,” tandas Supratman.
