Siswi SLB di Makassar Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Keluarga Minta Keadilan

KabarMakassar.com — Seorang siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Laniang di Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaporkan menjadi korban dugaan kekerasan seksual pada 11 November 2024 lalu.

Pihak keluarga korban meminta keadilan atas dugaan kekerasan yang menimpa korban dan mendesak terduga pelaku segera diproses hukum.

Ayah korban, Irwan mengatakan pihaknya sangat mengharapkan keadilan atas dugaan kasus kekerasan seksual yang menimpa putrinya.

“Kami hanya mengharapkan keadilan atas apa yang terjadi pada anak kami,” ungkapnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Jumat (17/01).

Pendamping hukum korban dari LBH Makassar, Ambara Dewita Purnama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban telah ke sekolah untuk mencari tahu siapa terduga pelaku yang melakukan dugaan kekerasan seksual terhadap korban.

Setiba di sekolah, pihak keluarga mendapati respon kepala sekolah yang justru tidak berpihak pada keluarga korban dan terkesan melindungi terduga pelaku.

Ambara menilai pihak sekolah tidak menangani dugaan kasus kekerasan seksual tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

“Pihak keluarga tidak mendapatkan penjelasan dan ruang untuk diskusi dan kesannya pihak sekolah melihat keluarga korban hanya membuat keributan,” sebut Ambara.

Tak menemui titik terang, pihak keluarga korban pun melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke Polrestabes Makassar pada 12 November 2024 lalu.

Meski begitu, Ambara mengatakan pihaknya menemui sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan yang dilakukan kepolisian.

Ia menyebut pihak kepolisian menyampaikan tak ada trauma yang dirasakan korban akibat dugaan kekerasan seksual yang ditimpanya.

Sementara itu, pihak pendamping korban mencoba mengkonfirmasi UPTD PPA Kota Makassar dan menemukan hasil bahwa korban mengalami trauma yang mendalam akibat pengkhianatan yang dilakukan otoritas yang harusnya melindunginya.

“Korban juga sudah divisum dan assesmen psikolog dan kita menemui kejanggalan bahwa penyidik menyampaikan tidak ada trauma akibat kekerasan seksual ini sementara saat kami konfirmasi ke UPTD PPA, hasilnya menunjukkan bahwa korban mengalami trauma yang mendalam,” jelas Ambara.

Kejanggalan lainnya turut dirasakan pihak keluarga dan pendamping hukum korban di mana berkas perkara yang dikembalikan oleh kejaksaan pada 12 Desember 2024 dengan alasan belum lengkap diduga tidak ditindaklanjuti oleh penyidik kepolisian.

Bahkan, pihak keluarga korban baru mengetahui pengembalian berkas perkara tersebut pada 6 Januari 2025.

Selain itu, bibi korban Hajrah mengungkap bahwa pihak keluarga berulang kali mendapatkan intervensi dan upaya damai dari pihak keluarga terduga pelaku.

Pada 12 Januari 2025 kemarin, pihak keluarga korban diminta bertemu dengan keluarga terduga pelaku untuk membicarakan upaya damai.

Namun, dalam upaya tersebut, bukannya meminta maaf, pihak keluarga terduga pelaku justru mengancam keluarga korban untuk tidak melanjutkan upaya hukum yang tengah ditempuh dan akan melaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik.

“Dari pihak pelaku tidak ada permintaan maaf sama sekali. Dalam pembicaraan kami pada 12 Januari kemarin mereka ingin damai dengan cara saya yang diancam dan akan dituntut,” ungkapnya.

Hajrah pun mengharapkan keadilan atas pelaksanaan proses hukum yang tengah berjalan.

Ia bersama keluarga dan korban meminta proses hukum dilakukan sebagaimana mestinya.

“Kami hanya mengharapkan keadilan dari pelaksanaan proses ini semoga berjalan apa adanya tanpa intervensi yang menjatuhkan mental kami dan secara adil hanya itu kami harapkan,” harapnya.

Navigasi pos