Warga Meninggal Saat Antre Gas LPG, Titiek Soeharto Minta Solusi Cepat

KabarMakassar.com — Kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) akibat kebijakan penghapusan penjualan di pengecer di sejumlah daerah menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, terutama para ibu rumah tangga.

Warga terpaksa mengantre panjang untuk mendapatkan gas melon, bahkan dalam beberapa kasus, situasi ini berujung pada insiden tragis.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Dewan Pengawas Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi Soeharto atau Titiek Soeharto, menyoroti dampak dari kebijakan tersebut.

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas peristiwa memilukan di mana seorang warga dilaporkan meninggal dunia saat mengantre LPG 3 kg akibat tidak tersedianya penjualan di tingkat pengecer.

“Ya itu kami perhatikan, jangan sampai seperti itu,” ujar Titiek dikutip dari laman resmi Gerindra, Selasa (04/02).

Titiek menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini.

Ia yakin pemerintah akan bertindak cepat guna memastikan kelangkaan LPG 3 kg tidak kembali terjadi di masyarakat.

“Mudah-mudahan, saya rasa pemerintah, Pak Prabowo, akan segera tanggap untuk menyelesaikan hal ini,” tutupnya.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengumumkan bahwa mulai hari ini, Selasa (04/02) pengecer di seluruh Indonesia kembali diizinkan menjual gas LPG 3 kg.

Keputusan ini diambil setelah adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan LPG bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini terdapat sekitar 370.000 pengecer LPG 3 kg di seluruh Indonesia.

Bahlil menyatakan bahwa mereka akan diangkat sebagai sub-pangkalan guna memastikan distribusi elpiji lebih terstruktur dan terkendali.

“Kriterianya, yang sudah beroperasi semuanya kita angkat menjadi sub-pangkalan sambil kita evaluasi ke depan. Jika ada yang menjual dengan harga mahal atau tidak sesuai ketentuan, akan dikenakan sanksi. Harga tidak boleh dibuat semaunya,” ujar Bahlil saat meninjau pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (04/02).

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membekali para pengecer dengan sistem aplikasi guna mengontrol penjualan LPG 3 kg agar tepat sasaran.

Bahlil menegaskan bahwa proses menjadi sub-pangkalan tidak akan dikenakan biaya dan pemerintah akan secara proaktif membantu pendaftaran pengecer sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Nanti Pertamina bersama ESDM akan memberikan sistem aplikasi agar penjualan lebih transparan. Bahkan, kami akan membantu mereka menjadi bagian yang formal agar bisa berkembang sebagai UMKM,” kata Bahlil.

Navigasi pos