
KabarMakassar.com — Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, jumlah BPR yang ditutup mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni 20 bank.
Dibandingkan dengan rata-rata tahunan yang biasanya hanya 6 hingga 7 BPR, lonjakan ini tentu menjadi perhatian publik.
Namun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa fenomena ini tidak mencerminkan adanya krisis dalam sektor perbankan. Justru, menurutnya, penutupan ini merupakan indikasi bahwa sistem pengawasan dan mitigasi risiko di Indonesia berjalan dengan baik.
“Penutupan BPR bisa menjadi indikasi yang baik saya kira, bagaimana bekerjanya sistem di Indonesia. Artinya, justru sebetulnya BPR yang sekarang mungkin sudah hampir 20 yang kita tutup itu tidak menimbulkan sama sekali goncangan atau keresahan pada masyarakat,” ujar Dian, Sabtu (05/04).
Sebagai anggota ex-officio Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dian juga menambahkan bahwa pihaknya dapat menangani situasi ini dengan cepat dan efektif. Dengan adanya sistem penjaminan yang kuat, simpanan masyarakat tetap aman, dan penyelesaian masalah dapat dilakukan tanpa mengganggu kepercayaan publik terhadap perbankan.
“Dan ini suatu confidence yang sangat besar, agar ke depan masyarakat tidak ragu menyimpan di bank umum atau BPR yang dalam pengawasan kita yang semakin baik dari waktu ke waktu,” tambahnya.
Daftar BPR yang Tutup Sepanjang 2024-2025:
- BPR Sembilan Mutiara
- BPR Bali Artha Anugrah
- BPRS Saka Dana Mulia
- BPR Dananta
- BPR Bank Jepara Artha
- BPR Wijaya Kusuma
- BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
- BPR Usaha Madani Karya Mulia
- BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
- BPR Purworejo
- BPR EDC Cash
- BPR Aceh Utara
- BPR Lubuk Raya Mandiri
- BPR Sumber Artha Waru Agung
- BPR Nature Primadana Capital
- BPRS Kota Juang (Perseroda)
- BPR Duta Niaga
- BPR Pakan Rabaa
- BPR Kencana
- BPR Arfak Indonesia
Meskipun jumlah penutupan meningkat, OJK dan LPS memastikan bahwa stabilitas perbankan tetap terkendali. Ke depan, penguatan pengawasan dan manajemen risiko akan terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, khususnya BPR.
Sebelumnya diberitakan, Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan tetap menunjukkan ketangguhannya.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di wilayahnya tetap terjaga, bahkan terus mencatatkan pertumbuhan positif hal ini merujuk pada hasil Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar pada 26 Februari 2025.
“Ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor keuangan kita mampu beradaptasi dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Muchlasin, dikutip Jumat (04/04).
Perbankan Tumbuh Sehat, Kredit Konsumtif Melejit
Performa sektor perbankan di Sulsel pada Januari 2025 memperlihatkan tren positif. Total aset perbankan tercatat tumbuh 5,59 persen secara tahunan (yoy), mencapai Rp200,37 triliun.
Dana Pihak Ketiga (DPK) pun naik 6,21 persen yoy, dengan nilai Rp134,73 triliun. Menariknya, mayoritas dana yang tersimpan berasal dari tabungan yang mendominasi dengan porsi 59,76 persen.
Sementara itu, penyaluran kredit turut meningkat 4,61 persen yoy, menembus angka Rp163,91 triliun. Meski kredit produktif masih mendominasi dengan porsi 53,98 persen, lonjakan tertinggi justru terjadi pada kredit konsumtif yang tumbuh signifikan sebesar 9,73 persen.
Ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk berbelanja dan berinvestasi secara pribadi.
Dari sisi sektor ekonomi, perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran kredit, menyumbang 23,18 persen dari total pembiayaan.
Tingkat intermediasi perbankan di Sulsel tetap terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di angka tinggi, yaitu 123,92 persen.
Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap berada di batas aman, yaitu 2,83 persen.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa sistem keuangan kita tidak hanya stabil, tapi juga efisien dalam menyalurkan dana ke sektor riil dengan risiko yang terkelola dengan baik,” tambah Muchlasin.